Home Bogor Raya Dinas PUPR Kabupaten Bogor Wajibkan Tamu Bawa Hasil “Negatif” Rapid Test

Dinas PUPR Kabupaten Bogor Wajibkan Tamu Bawa Hasil “Negatif” Rapid Test

98
0

BOGOR, Beritasatoe.com,- Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bogor, menerapkan kebijakan kepada para tamu yang hendak berkunjung diwajibkan membawa bukti/hasil surat keterangan asli non-reaktif rapid tes negatif Swab/PCR

Pengumuman itu terpampang di pintu masuk kantor DPUPR, dan terlihat pula kalau pengumuman tersebut di tanda tangani langsung oleh Kepala Dinas R. Soebiantoro.

Pihak keamanan kantor (Satpam) yang berjaga membenarkan bahwa itu kebijakan kepala dinas yang baru dipasang, “Pengumunan itu baru kemarin sore ditempelnya,” kata satpam.

Adapaun tamu yang dilarang masuk tanpa ada hasil rapid-tes tersebut berlaku untuk seluruhnya, kecuali pegawai negeri sipil (PNS) dan non PNS. Dan bukti hasil rapid-test bagi setiap tamu yang hendak bulak-balik, dikumpulkan di security/satpam.

“Sampai – sampai orang warung (mengantarkan makanan) aja gak boleh (masuk) pak,” kata salah satu satu satpam yang berjaga.

Syafarudin Ketua LP-KPK KomCab Kabupaten Bogor (Photo/red)

Menanggapi prihal tersebut Syafarufin selaku Ketua L-KPK Komcab Kabupaten Bogor menyatakan, bahwa kebijakan tersebut menurutnya sangat bertentangan dengan kebijakan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru-baru ini menerbitkan aturan baru Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona (Covid-19).

Dimana dalam peraturan yang ditanda tangani langsung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Minggu (13/7/2020) lalu tersebut, terdapat sejumlah poin penting terkait pencegahan dan penanganan Corona. Salah satu poinnya adalah terkait rapid test yang tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi Corona.

Dengan kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test Covid hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok- kelompok rentan.

“Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik,” demikian tertulis pada peraturan halaman 82 di bagian defisini operasional. Tegas Udin. (San)

Leave a Reply