Home Daerah Pemberhentian Sekdes Desa Drawati Kecamatan Paseh Digugat Ke PTUN, Berikut Kronologisnya

Pemberhentian Sekdes Desa Drawati Kecamatan Paseh Digugat Ke PTUN, Berikut Kronologisnya

76
0

KAB. BANDUNG – Beritasatoe.com,- Dalam upaya menyajikan keseimbangan informasi Gelar Perkara Gugatan di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jl. Diponegoro 34 Bandung, antara Penggugat Elis Nurhayati (Sekdes) dengan Kepala Desa Drawati (Dadang Jokarsa), terkait Gugatan dugaan sepihak atas Pemberhentian Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, yang berlangsung pada, Kamis (10/9/2020).

Untuk bahan informasi obyektif, aktual dan seimbang, Tim Media ini mewawancarai secara khusus kedua belah pihak, terkait Kronologis “Awal & Ihwal” apa sebenarnya yang terjadi.

Keterangan : Elis Nurhayati, Sekdes Desa Drawati (Photo/Adji)

Kepada awak Media ini Elis Nurhayati Kamis (10/9/2020) mengungkapkan bahwa perkara yang di ajukannya ke PTUN Bandung, tentang pemberhentian dirinya yang menurutnya dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa Drawati.

” Dalam hal ini, saya mengajukan ke PTUN, bukan dalam arti untuk melawan Kepala Desa, tetapi saya ingin menanyakan bahwa, ada Undang-undang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” ucapnya.

Saya pikir untuk di Desa Drawati, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desanya, menurut saya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

” Sudah jelas Undang-Undang Desa Tahun 2014 dan di PERMENDAGRI No. 67, terus juga di PERDA No. 10, PERGUB No. 31 ( Pergub Kab. Bandung ), tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah jelas peraturannya,” sebut Elis

Makanya saya mengajukan ke Pengadilan PTUN, ingin menanyakan hal ini, dimana saya merasa Kepala Desa sudah melanggar aturan tersebut.

” Sekali lagi bukan maksud saya untuk melawan Kepala Desa juga dari pihak Kecamatan Paseh, tapi saya ngajuin ke PTUN untuk menanyakan aturan saja, tidak ada maksud yang lain,” ujar Elis.

Keterangan : Dadang Jokarsa, Kades Drawati (Photo/Adji)

Sementara dari pihak Kepala Desa Drawati, Dadang Jokarsa, saat dikonfirmasi, juga memaparkan Kronologis kejadian tersebut seperti yang diungkapkan Dadang kepada Tim Media, Kamis (10/9/2020).

” Kebijakan Saya, Dadang Jokarsa, sebagai kepala desa Drawati terpilih sejak 26 Oktober 2019, yang wajib diketahui bahwa, sejak awal sebelumnya bu Elis Nurhayati ini, sudah tiga kali menghadap secara lisan kepada saya “Mau Berhenti” jadi Sekdes dan ada saksinya, bahkan hal ini telah saya konsultasikan, baik dengan Ketua BPD maupun pak Camat, maupun kepada tokoh masyarakat tertentu,” kata Dadang.

Alasan lain yang membuat dikeluarkannya kebijakan pemberhentian dia dari perangkat desa, adalah adanya penilaian, usulan dan masukan akan kinerja dia sejak tahun 2014 hingga 2019, yang telah dinilai tidak adanya transfaransi dan pelaporan real yang bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Drawati.

Apalagi di tahun 2017, dia itu menjabat selain Sekdes, ya pengurus Bumdes juga, dan tetap hal jabatan ganda itupun tidak ada transfaransi, baik laporan asset Desa, keuangan maupun program yang dikerjakan, dan hal ini kan jelas menyalahi aturan, sehingga hal ini banyak dikeluh kesahkan tokoh masyarakat kepada saya.

“Saya kan kades baru terpilih sejak 26 Oktober 2019, sebagai kades baru tentunya memiliki hak prerogatif untuk miliki kebijakan memilih perangkat desa sebagai mitra kerja yang loyal, saya pakai hak ini,” jelas Dadang.

Lagian saya sudah memberikan dua opsi dan Mediasi kepada bu Elis sebelumnya, yakni, Kembali ke Desa bekerja sebagai perangkat desa, atau berhenti dan dapat pesangon/ tunjangan atas kebijakan desa, dan saya tidak semena mena memberhentikan bu Elis tanpa adanya alasan dan mediasi, seperti yang disangkakan pihak mereka.

Bedanya dengan keputusan yang saya ambil, semua saya lakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk masyarakat desa Drawati secara umum, sedangkan dia kan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya soal pekerjaan saja.

Bila saja atas keputusan saya sebagai kades ini dianggap salah, lalu diajukan di sidang PTUN, maka apapun akan ajuan pihak bu Elis ini, sekalipun nanti pihak kami kalah di PTUN, itu baru tahap pengadilan pertama belum Inkrah dan mengikat tidak ada penundaan, masih ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

Demi masyarakat Drawati, resiko hukum Pendaftaran Banding dan upaya hukum lainnya, hal itu akan saya lakukan demi upaya hukum dan side efect sosial dan demi pembangunan masyarakat desa Drawati maju dan transfaransi kedepannya, juga akan ada gugatan hukum kepada dia yang akan saya ajukan juga, tinggal nunggu waktu aja,pungkas Dadang.

Untuk diketahui, bahwa kemarin Kamis 10/9/2020. 13:00 WIB, adalah Sidang penentuan Putusan perkara Gugatan dan Eksepsi Tergugat di PTUN Bandung. (Adji/Ydk)

 

Leave a Reply