Home Internasional Beijing Sebut Kapal Patrolinya Berhak Masuk Laut Natuna

Beijing Sebut Kapal Patrolinya Berhak Masuk Laut Natuna

65
0
Keterangan : photo Antara

BEIJING – Beritasatoe.com,- Tiongkok mengatakan bahwa salah satu kapalnya berpatroli secara normal di perairan yang menjadi yurisdiksinya. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI.

“Hak dan kepentingan Tiongkok di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam permintaan pers, Selasa (15/9).

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia, kapal patroli Tiongkok memasuki 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna utara pada Sabtu (12/9) dan menyingkir pada Senin (14/9) setelah dilakukan komunikasi radio.

Di bawah hukum internasional, kapal tersebut berasal dari suatu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia.

“Karena yang mengapung, lalu berputar-putar, kami menjadi curiga, kami mendekatinya dan mengawasi bahwa itu adalah penjaga pantai Tiongkok,” kata dia kepada Reuters, kemudian tambahkan angkatan laut dan penjaga pantai yang akan meningkatkan operasi di perairan itu.

Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritorial maritim Tiongkok.

Meskipun Tiongkok tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 kilometer di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia, setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal Tiongkok di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang mengganggu penangkap ikan dan kegiatan energi.

Kebuntuan selama seminggu terjadi 10 bulan lalu ketika sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok dan kapal penangkap ikan yang menyertainya memasuki Laut Natuna Utara, mendorong Indonesia untuk mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri.

Penjaga pantai Tiongkok sering di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh ahli bahasa yang didukung oleh negara.

“Sembilan garis putus-putus” di Tiongkok menunjukkan klaim maritimnya yang mencakup perairan di lepas Kepulauan Natuna. Panel arbitrase internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah datang kembali bahwa Jakarta tidak bersedia menunjukkan garis tersebut. (ant / jpnn)

Leave a Reply