Home Ekonomi Rohmat Selamat : Jadikan Laut Sebagai Ruang Juang Untuk Kesejahteraan Rakyat

Rohmat Selamat : Jadikan Laut Sebagai Ruang Juang Untuk Kesejahteraan Rakyat

113
0

BOGOR, (BERITASATOE.COM) – Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014,.dan hari ini bertepatan dengan hari pengesahan hukum Laut 17 Oktober adalah momentum saatnya pemerintah berupaya mengepolarsi kekayaan laut nusantara untuk dipergunakan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Indonesia yang secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua per tiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hamper setiap pulau di Indonesia lebih kurang 81.000 km, sehingga menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Menurut Advokat , Rohmat Selamat, SH, M.Kn, kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

“Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Banyak sumber daya laut yang kita miliki, selain ikan dengan jutaan jenis, perairan Indonesia juga menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini, hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplore dan dimanfaatkan,” kata Rohmat Selamat, Sabtu (17/10).

Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritime yang dimiliki, yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritime secara maksimal, ucap Rohmat.

“ Potensi maritime kita belum sepenuhnya dikelola secara maksimal. Potensi maritime kita sangat beragam, bisa dikembangkan untuk industry bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energy kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan dan sebagainya. Potensi tersebut jika dieksplor secara maksimal, bisa memberi kontribusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” terangnya.

Lanjut Rohmat, jika merujuk pada UUD 1945, pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kekayaan alam, khususnya laut di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh pihak asing, dan tidak sedikit yang sifatnya illegal dan mementingkan kepentingan sendiri.

Advokat Rohmat Selamat yang juga Ketua DPC PWRI Kabupaten Bogor ini menambahkan, untuk bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan dan potensi maritime, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi dan pendanaan yang berkesinambungan dalam APBN Negara, agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi Negara dan rakyat, tukasnya. (SN/BS).

Leave a Reply