Home Ekonomi UU Cipta Kerja dan Kesejahteraan Guru

UU Cipta Kerja dan Kesejahteraan Guru

127
0

JAWA BARAT,  (BERITASATOE.COM) – Salah satu pasal yang ramai dipertanyakan dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law adalah pengupahan berdasarkan satuan waktu atau jam. Pasal itu adalah Pasal 88B yang berbunyi: Upah ditetapkan berdasarkan: satuan waktu; dan/atau satuan hasil.

Pasal 88 B tersebut menjadi menarik di bahas jika dikaitkan dengan kesejahteraan para Guru.

Dikutip dari Kompasiana.com, Syabar Suwardiman salah seorang sosok Guru di Bina Bangsa Sejahtera (BBS), lulusan Antrop UNPAD tinggal di Bogor mengatakan, Guru harus menyambut dengan suka cita pasal tersebut, karena akan berdampak pada kesejahteraan, sekaligus merombak sistem penggajian yang ada. Tapi tunggu dulu karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Selain itu klaster pendidikan sudah dikeluarkan dari UU Omnibus Law, meskipun tetap ada yang termuat.

 

Keterangan : Syabar Suwardiman Guru SMP Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor (photo/dokBS)

Karena kalau seorang guru mendapatkan tugas 24 jam seminggu artinya dalam sebulan guru akan mendapat 24 x 4 x upah per jam. Tidak akan ada lagi keluhan kerja sebulan dibayar seminggu. Silakan googling, begitu memasukan hitungan jam guru, maka akan banyak keluar kerja sebulan dibayar seminggu.

Maka dengan upah sebesar itu guru tidak boleh lagi kerja bercabang, fokus di satu sekolah. Kalau pun mencari tambahan harus sesudah pembelajaran secara keseluruhan selesai. Dengan penetapan upah bawah minimal bagi kelayakan guru akan mencegah para pengelola sekolah mendirikan sekolah tanpa perencanaan yang tepat, kata Syabar.

” Katanya itu pendidikan untuk kawasan ekonomi khusus. Tetap saja jasa pendidikan menjadi jasa bisnis. Tapi saya tetap berandai-andai saja, karena menghargai profesi guru, pemerintah menetapkan batas bawah upah per jam bagi guru dengan layak, misalnya 50 ribu/jam, maka 24 x 4 x Rp 50.000 akan mendapatkan 4.8 juta/bulan, jumlah yang cukup untuk menjalani hidup dengan sangat sederhana,” tuturnya.

Pertanyaannya apakah hal itu juga akan diberlakukan oleh para pengelola sekolah? Ini menjadi menarik karena dengan demikian pendidikan menjadi jasa bisnis pengajaran semata, tukasnya.

Padahal guru di Indonesia selain mengajar juga harus mendidik moral atau dikenal dengan pendidikan karakter. Guru tetap dituntut untuk menjadi role model keteladanan bagi para penerus bangsa. Nah role model keteladanan ini akan dibayar berapa, karena tidak bisa dikuantifikasi sebagai upah per jam.

Sebagai gambaran saat ini guru honorer SMA/K di Jawa Barat telah menerima Rp 85.000/jam dengan maksimal mengajar 24 jam seminggu, jika mengajar lebih dari 24 jam per minggu, kelebihannya bisa dibayarkan dari uang komite, tentunya tergantung kebijakan masing-masing sekolah.

Tahun ini kelebihannya tidak bisa dibayarkan lagi dari uang komite, karena tidak boleh lagi memungut uang bulanan atau iuran bulanan. Penghargaan 85 ribu per jam sebenarnya merupakan peningkatan yang sangat besar, karena sebelumnya dibayar ala kadarnya, ada yang 300 ribu, 500 ribu sebulan dan paling tinggi satu juta per bulan.

Menurut  sumber dari Kementerian Perindustrian upah yang dibayarkan berdasarkan jam salah satunya adalah pelayanan di bidang jasa. Mengajar adalah jasa. Kalau benar demikian, maka guru harusnya menjadi orang yang berbahagia.

Sebaliknya pasal 88B ini banyak ditentang oleh kaum buruh, karena bisa saja harga upah per jam ditekan sedemikian oleh pengusaha agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

Reporter : (Adjie)

 

Sumber : Syabar Suwardiman,

Leave a Reply