Home Daerah Pemkot Cimahi Tidak Tegas, PT. TBG Tetap Bangun BTS Tak Berijin

Pemkot Cimahi Tidak Tegas, PT. TBG Tetap Bangun BTS Tak Berijin

161
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

CIMAHI, (Beritasatoe.com) – Infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi nasional. Namun upaya untuk meningkatan layanan telekomunikasi di Kota Cimahi banyak terjadi masalah, karena terdapat keberadaan pembangunan menara yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya, terkadang lokasi yang melanggar aturan dan atau tower Base Transceiver System (BTS) yang tidak memiliki ijin.

Seperti yang terjadi di Rukun Warga 18 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara kota Cimahi pembangunan yang dilaksanakan belum mengantongi ijin.(ILEGAL)

Ketua Koordinator umum LSM KOMPAS Fajar Budhi Wibowo M.Si menerangkan bahwa pemerintah harus tegas terhadap pendirian menara atau tower telekomunikasi yang tidak berizin.

Fajar Budhi Wibowo M.Si Ketua Koordinator Umum LSM KOMPAS

 

Kita ambil Contoh,Berdasarkan hasil kajian dan investigasi LSM KOMPAS telah didapati lokasi pembangunan menara telekomunikasi diwilayah RT. 01/RW.18 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi milik PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG) diduga tidak berijin (Ilegal).ini di perkuat dengan pernyataan Lurah Cipageran yang menyebutkan :

1. Bahwa, pembangunan menara telekomunikasi tersebut milik PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG).

2. Bahwa, para pekerja tidak akan menghentikan pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi tersebut apabila tidak disegel.

3. Bahwa, berdasarkan Konfirmasi kami terhadap pemilik lahan, pekerja pembangunan menara telekomunikasi maupun aparat setempat ( RT, RW, Kelurahan ) mereka tidak mengetahui adanya IMB yang sudah dikantongi oleh pemilik menara telekomunikasi.

Bahwa, pembangunan menara telekomunikasi tersebut berada titik kawasan bandung utara, dan harus mempunyai surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

4. Bahwa, diduga pemilik bangunan menara telekomunikasi telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.

5. Bahwa, keberadaan pembangunan menara telekomunikasi tak berijin, tidak memberikan kontribusi berupa retribusi maupun lainnya yang dapat meningkatkan PAD Kota Cimahi secara langsung, dikarenakan keberadaannya masih berstatus tidak berijin (Ilegal).

6. Bahwa, berdasarkan informasi yang didapat pembangunan menara telekomunikasi tersebut sudah mendapatkan Surat Peringatan ( SP 2 ) oleh Dinas PUPR Kota Cimahi, namun pada kenyataannya pihak pengembang tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut, dan pembangunan menara telekomunikasi tersebut masih tetap dilaksanakan.

7. Bahwa, keberadaan pembangunan menara telekomunikasi tidak berijin di Kota Cimahi sudah selayaknya ditertibkan,

Bahwa, Pemerintah Kota Cimahi melalui dinas terkait sudah selayaknya menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan baik dan tidak tebang pilih terhadap seluruh menara telekomunikasi tersebut.

8. Bahwa, perusahaan pemilik menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin akan melakukan bisnisnya agar mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari perangkat yang terpasang secara ilegal di Kota Cimahi.

9. Bahwa, dengan menjamurnya menara telekomunikasi di Kota Cimahi yang tidak berijin tidak terlepas dari kelalaian instansi terkait yang tidak menjalankan tupoksinya dengan benar.

Bersama ini kami Lembaga Swadaya Masyarakat KOMPAS dengan tegas memohon kepada Bapak WALIKOTA CIMAHI agar segera mengintruksikan kepada Dinas terkait untuk :

1. Segara melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi tidak berijin.

2. Melakukan pemanggilan, memberikan teguran dan peringatan kepada Perusahaan pemilik menara telekomunikasi tidak berijin.

3. Menghentikan, Meyegel lokasi dan membongkar / Merobohkan bangunan menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin.

Memanggil Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk segera menindak pembangunan menara telekomunikasi yang diduga tidak berijin.

4. Apabila tidak bisa menertibkan pembangunan tersebut sebaiknya Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk segera Mundur dari Jabatannya.

5. Apabila, tidak ada tindaklanjut dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para pemilik menara telekomunikasi tidak berijin di Kota Cimahi, maka kami akan membantu pemerintah dengan cara yang kami bisa seperti, bersama-sama dengan Masyarakat setempat untuk :

1. Melakukan penyegelan.

2. Melakukan Pembongkaran / Merobohkan.

3. Melakukan penghentian aktifitas pembangunan menara telekomunikasi tidak berijin.

Kami meminta apa yang kami sebutkan diatas agar diketahui, disetujui dan didampingi oleh Pemkot Cimahi.Pungkasnya. (R.Faisal)

Leave a Reply