Home Daerah PT. TBG dan PT. IBS Melecehkan Pemkot Cimahi

PT. TBG dan PT. IBS Melecehkan Pemkot Cimahi

141
0
Keterangan : Drs.Yus Rusnaya, Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi.

CIMAHI,(Beritasatoe.Com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam hal ini Komisi I dan III akhirnya menggelar Rapat dengan OPD Pemkot Cimahi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Satpol PP dan Damkar,Camat Cimahi Utara, Camat Cimahi Tengah, Lurah Padasuka serta Lurah Cipageran Kota Cimahi kamis (5/11) di gedung DPRD Kota Cimahi,Terkait Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi PT.TBG dan PT.IBS yang berada di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Padasuka yang tidak memiliki ijin (ILEGAL).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi Rus Rusyana mengatakan bahwa Pemkot Cimahi harus tegas menindak kedua Perusahaan tersebut,Apalagi pemkot memiliki perangkat yang bisa mengesekusi masalah tersebut.“Kalau melanggar begitu langsung bongkar saja,” kata Rus saat di komfirmasi melalui selluler, Jumat (6/11).

Baca juga: LSM KOMPAS Laporkan PT. TBG, PT. IBS ke Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi

Kang Rus menyatakan bahwa pemkot memiliki perangkat penegak peraturan daerah yaitu satpol PP yang bisa mengeksekusi pelanggaran perda,ini sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Kota cimahi no 5 tahun 2010 tentang penataan Menara Telekomunikasi,Peraturan daerah no 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ( lembar daerah Kota Cimahi nomor 141 tahun 2012 seri C ) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,dan melabrak PP line kemudian segel yang di pasang Satpol PP.

Lanjut Politisi Partai PDIP, selain melanggar Perda pengusaha tersebut sudah Melecehkan Pemerintah Kota Cimahi, ini sudah tidak bisa di biarkan dalam Rapat kemarin kami mendesak untuk segera di berhentikan dan di bongkar bangunan di 2 lokasi tersebut,soalnya pihak pemkot beberapa kali mengeluarkan surat teguran dan terakhir kemarin sudah memasang pp line dan segel, maka satpol PP harus langsung mengeksekusi. Jangan sampai kasus pelanggaran aturan semacam ini dibiarkan dan menggantung pihak swasta.“ ujarnya.

“Bukannya kami menghalangi pembangunan tersebut apa lagi ini sudah melanggar dan melecehkan Pemerintah yah lebih baik di bongkar saja,terkait pelaporan oleh LSM Kompas ke Polda Jabar dan Kejati Kami apresiasi dan itu hak lembaga,apa yang di lakukan lembaga tesebut bisa membuat jera pengusaha yang nakal”.pungkasnya. (R.Faisal)

Leave a Reply