Home Daerah Pelaksanaan Perkerasan Rabat Beton Di Desa Santosa, Diduga Tidak Sesuai Spek

Pelaksanaan Perkerasan Rabat Beton Di Desa Santosa, Diduga Tidak Sesuai Spek

147
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

KABUPATEN BANDUNG, (Beritasatoe.com) -Konsultan sekaligus Pengusaha, Asep Nurwandi Permana (ANP), pada Pembangunan Perkerasan Rabat Beton di Desa Santosa Kec. Kertasari Kab. Bandung, tercatat diawal sebagai penerima SPK No. : 142/41/VIII/2020/Des, yang ditandatangani Kades DAROJATUN S.Ip, pada 21/8/2020,

Ada pengakuan dari ANP ketika dikonfirmasi awak media sebelumnya bahwa, pada kenyataan pembangunan perkerasan Rabat Beton tersebut, pihak ANP sebagai Penerima SPK tidak dilibatkan pada proses pelaksanaannya, tentunya ini tanggung jawab pihak PT. SILA MULTI KARYA, juga Kades berikut sekdes Santosa untuk menjelaskannya.

Keterangan: RAB Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa
dengan Pagu anggaran Rp. 231.835.700,- (photo/dokBS)

Untuk menelusuri keanehan ini, sengaja awak media menjumpai ANP di kediamannya di wilayah Komplek Batureok Kec. Cimaung untuk konfirmasi, dan didapat keterangan yang menjadi catatan temuan awak media, Selasa pagi 10/11/20.

ANP dalam wawancaranya mengatakan,”Pada pelaksanaan pembangunan perkerasan rabat beton ini, saya sebatas dipinjam nama saja, sementara pelaksanaan, belanja, pembayaran dan serah terima pekerjaannya, saya tidak dilibatkan pihak Desa Santosa” ungkapnya.

“Terus terang, saya mendapat laporan dari mitra media yang datang sebelumnya juga pemberitaan, tentang adanya temuan dalam investigasi ke lokasi, ditemukan adanya dugaan pelaksanaan perkerasan rabat beton tidak sesuai spek, juga adanya retakan-retakan” ungkapnya pula.

“Untuk permasalahan perkerasan rabat beton di desa Santosa Kec. Kertasari ini, saya siap menjawab dan mempertanggung jawabkan sesuai bidang konsultannya, tidak untuk pelaksanaannya, sebab saya tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya” tegasnya.

“Sebagai antisipasi akan jadi permasalahan selanjutnya, dalam hal ini, saya telah menandatangani Surat Kuasa kepada R. Hermawansyah SH (Pengacara) sebagai Kuasa Hukum, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam kacamata hukum, sebab dalam hal ini saya merasa dipinjam nama dan dirugikan” pungkasnya.

Dilain pihak. R. Hermawansyah SH, saat ditemui awak media dikantornya menjelaskan. “Dalam penelaahan analisa gelar permasalahan, saya menilai adanya tidak sinkronisasi dokumen, kata lain adanya ketidak sesuaian dari Surat SPK yang dibuat, dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dimana Subyeknya, baik nama, pelaku dan penandatangan isi Surat berbeda, diduga ada yang salah aturan disini yang harus diusut” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, atas semua hasil penjelasan keterangan hasil wawancara dengan pihak ANP dan Pengacara ini, merupakan bahan investigasi lanjutan awak media untuk konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Kepala Desa Santosa dan pihak terkait lainnya.

 

 

Reporter : (Ydk & Tim Lipsus Biro Kab. Bandung)

Leave a Reply