Home Bogor Raya Catatan 2 Tahun Pemerintahan Ade Yasin – Iwan Setiawan

Catatan 2 Tahun Pemerintahan Ade Yasin – Iwan Setiawan

97
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

CIBINONG, (Beritasatoe.com) – Lembaga Visi Nusantara Maju bersama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Bogor Raya menggelar diskusi bertajuk ‘2 Tahun Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor’ di Kantor DEEP, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (16/12/2020). Diskusi tersebut mengulas capaian-capaian dan program Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin – Iwan Setiawan yang sudah dan akan dilakukan.

Diskusi diisi oleh sejumlah pemateri, yakni Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju sekaligus Direktur DEEP Yusfitriadi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto dan Sosiolog UI Bayu A Yulianto. Diskusi dimoderatori oleh Koordinator DEEP Bogor Raya Arfiano dengan pengantar dari Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara Maju Ramdan Nugraha.

Dalam paparannya, Direktur DEEP Yusfitiadi mengatakan, Program Pancakarsa yang digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor cukup baik. Akan tetapi, dalam teknis realisasinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terkesan kerja sendiri. Program antar dinas tidak terkoneksi dengan baik sehingga cita-cita Pancakarsa belum berjalan maksimal.

Menurut Yusfitriadi, Pancakarsa merupakan visi yang baru, tapi model kinerjanya masih begitu, dinas masih sendiri-sendiri. Ia mencontohkan, banyak hal yang kemudian antar dinas tidak ada koneksi yang kuat dengan ketercapaian visi misi Pancakarsa karena modelnya tidak berubah. “Ini akan menggambarkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan treatment pemerintah daerah. Ini yang harus disinkronkan, agar capaian pemerintah sejalan dengan harapan masyarakat,” ujar lelaki yang akrab disapa Yus ini.

Selain itu, lanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai program masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Menurutnya, hal ini penting menjadi karakteristik dalam mengelola tata kerja. “Karena ketika satu sektor tidak transparan, kemungkinan yang lain juga akan seperti itu. Media dalam hal ini menjadi sangat penting untuk membantu menginformasikan kinerja pemda.” ungkap Kang Yus.

Pemateri lainnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengakui jika visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor lewat Program Pancakarsa sangat bagus. Akan tetapi, sambungnya, di dua tahun kepemimpinan, masih banyak capaian yang belum tuntas.

“Melihat di 2019, gambaran umum Silpa Rp1,2 triliun, itu masa penyesuaian awal menjabat. Di akhir 2019 kami masuk, visi misinya bagus dengan Pancakarsa, mirip dengan ideologi Pancasila. Konsepnya bagus, tetapi kenapa tidak memunculkan potensi wilayah,” kata Rudy.

Bicara potensi wilayah, masih kata Rudy, pertumbuhan ekonomi yang masih bisa bersaing saat pandemi ini salah satunya adalah sektor pertanian. Kabupaten Bogor dengan wilayah yang sangat luas harusnya bisa memaksimalkan potensi-potensi wilayahnya. “Kita selalu bicara kita punya wilayah luas, tapi mau ngapain? Kita punya kopi, ikan hias di ekspor ke mancanegara.
Kita undang dinas terkait, minta ajukan di 2021 raperda pelindungan petani dan peternak. Kenapa harus dilindungi? Karena hari ini saja sektor yang masih tumbuh itu pertanian. Kenapa perlu perda? Karena jadi peraturan tertinggi di daerah,” terangnya.

Selanjutnya, Rudy menyoroti soal tagline Sport and Tourism yang menjadi ikon Kabupaten Bogor. Dirinya sempat mengundang Dispora untuk mengajukan raperda retribusi Stadion Pakansari. Namun, hal itu tak jua diajukan. Padahal, memurit Rudy, perda tersebut penting sebagai payung hukum untuk memaksimalkan pendapatam daerah dari sewa stadion kebanggaan masyarakat tersebut.
“Sewa stadion sekarang kita tak punya payung hukumnya. Padahal ini bisa menjadi masukan untuk pemda. Mungkin nanti kita ajukan di raperda inisiatif,” beber Rudy.

Agar visi misi kepala daerah cepat terwujud, politisi Gerindra ini menginginkan ada integrasi program antar SKPD di 2021. Ia mencontohkan, misalnya Dispora memiliki program budidaya ikan lele, pesertanya bisa diambil dari Dinas Tenaga Kerja, lalu disinkronkan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan lewat program pembagian benih ikan, selanjutnya hasilnya disinkronkan dengan program pemasaran Disperindag.

Menurut Rudy, adanya sinkronisasi semacam ini dianggap mampu menyerap banyak tenaga kerja karena berjalan tuntas alias tidak setengah-setengah. “2021 bogor mau dibawa kemana? Kalau ada integrasi, itu bisa jadi capaian kepala daerah. Dari puluhan SKPD, minimal ada dua program terintegrasi tiap SKPD-nya. Pancakarsa programnya bagus, tapi sampai saat ini belum maksimal. Kita juga terlalu banyak memberika izin untuk perumahan. Padahal ini merusak lingkungan kita. Ayo berbenah bersama-sama. Pancakarsa bagus tinggal implementasinya. Eksekutif harus sinergi dengan legislatif. Kita berharap integrasi program bisa terjadi.” harap Rudy. (San/rie)

Leave a Reply