Home Daerah Jika Pembelajaran Tatap Muka Diberlakukan, Harus Ada Jaminan Tidak Ada Tuntutan Bila...

Jika Pembelajaran Tatap Muka Diberlakukan, Harus Ada Jaminan Tidak Ada Tuntutan Bila Ada Kasus Terpapar Covid

487
0

JAWA BARAT, (Beritasatoe.com) – Pembicaraan menarik ikhwal Pendidikan dengan sosok Pengamat Pendidikan, sebut saja Asep Buchori Kurnia (AA.Maung) dan Syabar Suwardiman S.Sos,M.Kom, terkait isue akan dibukanya Pembelajaran Tatap Muka (TPM) di bulan Januari 2021.

Terkait dengan terus meningkatnya kasus Covid-19, baik Asep Buchori maupun Syabar Suwardinan, memberikan saran penting dan pendapatnya sebagai Pengamat Pendidikan, melalui catatan wawancara Tim Media dengan mereka, pada Minggu malam (20/12).

Hal pertama yang senada diungkapkan mereka berdua pada kami (Tim Media).

Bahwa PTM yang rencananya akan dibuka kembali pada bulan Januari 2021, harus dipertimbangkan dengan matang dan detil, dan tentunya sangat bergantung pada kesiapan pihak sekolah masing masing.

Dalam hal ini, Asep Buchori Kurnia mengemukakan pendapatnya.

“Disebabkan masih kurangnya kesadaran dari banyak pihak, juga adanya anggapan dari individu tertentu yang ada di masyarakat, bahwa Covid-19 ini tidak ada, maka sebagian besar masyarakat kita tidak menjalankan prokes sesuai ketentuan” tutur Asep mengawali.

“Bahwa yang jadi permasalahan disini adalah :

“Pertama hampir 50% tenaga Pendidik sekarang berada di usia Rentan, dimana banyak usianya diatas 50 tahun hal ini akan jadi permasalahan”

“Kedua, saat terjadi kerumunan karena PTM dilaksanakan, kemudian apabila saja ada seseorang yang terdampak Covid-19, baik itu korbannya siswa ataupun Staf Pengajar, ada dua hal penting yang harus dijawab” ungkap Asep.

Siapakah yang akan bertangung jawab?,

“Apakah nantinya tidak akan ada permasalahan hukum yang terjadi?

Selain pertanyaan dilontarkan, Asep Buchori pun mencontohkan.

“Kita ambil contoh, baru baru ini, sebab adanya kasus kerumunan yang diduga melanggar aturan prokes yang ditetapkan, ada salah satu Kepala Daerah juga Tokoh Masyarakat tertentu, yang dipanggil penegak hukum, karena urusan Kerumunan ini” terang dia.

“Nah sekarang apabila PTM dilakukan kita harus berhitung benar, bahwa saat Pandemi ini, yang riskan terjadi akan adanya penyebaran Covid-19, apakah ada jaminan khususnya untuk orang tua sendiri tidak melakukan tuntutan kepada pihak sekolah?, tanya dia.

“Tentu yang saya sangat khawatirkan disini adalah, Kepala Sekolah (Kasek) sebagai Garda terdepan di sekolah dan sebagai orang yang mengajukan PTM dilakukan terhadap Gugus Tugas” jelas Asep mengingatkan.

Keterangan: Syabar Suwardiman pemerhati pendidikan. (Photo/dokBS)

Sementara saran dan pendapat Syabar Suwardiman, terkait apabila PTM di sekolah dilaksanakan, dia mengemukakan.

“Pertama tetap harus mengutamakan kesehatan semua pihak, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa”

“Kedua dibuat Prosedur Operasinya, contoh siapa yang bisa menjamin tidak ada kerumunan setelah pulang sekolah, berangkat diantar tetapi pulangnya belum tentu semua bisa menjemputnya” ungkap Syabar.

Syabar Suwardiman mencontohkan.

“Contohnya bila sekolah menutup kantin, lalu siapa yang bisa mencegah setelah pulang sekolah siswa jajan di luar sekolah, dan mengerubuti pedagang” ungkapnya mencontohkan.

‘Ketersediaan sarana kesehatan di sekolah, teknis pembelajaran karena jumlah siswa dalam kelas, harus menampung 50% dari biasanya, tentu ini menjadi beban tersendiri pada persiapan proses belajar mengajar” papar Syabar.

Hal lain yang diungkapkan Syabar Suwardiman.

“Kemudian jika ada yang terpapar covid, yang menjadi pertanyaan yang mesti dijawab”

Apakah sekolah harus ditutup?

Kalau swasta siapa yang disanksi, yayasannya, KS atau disdik sebagai penanggung jawab? Tanya dia.

Kesimpulan penting di akhir yang dicatat Tim Media dari semua paparan dua pengamat pendidikan tersebut.

Sangat penting disini dipikirkan semua pihak, bagaimana pemberlakuan PTM di bulan Januari 2021 nanti, diperlukan adanya jaminan, bahwa tidak akan ada tuntutan di kemudian hari dari pihak tertentu, bila pada kenyataan prosesnya nanti, ada kasus yang terpapar terjadi.

Jika PTM dijalankan harus ada jaminan penuh dari pihak Pemerintah bahwa tidak akan terjadi tuntutan kepada pihak sekolah, khususnya kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan di tingkat sekolah, karena mereka menjalankan kebijakan Pemerintah.

Semua ini harus benar-benar dipikirkan dengan baik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya, baik itu Dinas Pendidikan, Camat, lurah/kades, pihak Sekolah maupun orang tua siswa, semua harus memikirkan hal ini.

Apakah sudah tepat, pemberlakuan PTM di bulan Januari 2021 ini dilaksanakan?

“Bila masih dirasa segala persiapannya belum matang diperhitungkan, sebaiknya pelaksanaannya ditunda dulu, semua harus sabar menunggu para ahli kesehatan menyelesaikan tugasnya” pungkas mereka seirama pendapatnya.

Reporter : Yudika

Leave a Reply