Home Bogor Raya LSM GEMPUR : Diduga Pelaksana (Subcon) Yang Tidak Profesional Jadi Penyebab Molornya...

LSM GEMPUR : Diduga Pelaksana (Subcon) Yang Tidak Profesional Jadi Penyebab Molornya Pembangunan Jembatan Paranje

102
1

RUMPIN, (Beritasatoe.com) –Molornya pengerjaan proyek jembatan Paranje, yang menghubungkan Desa Rabak dengan Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor mendapat sorotan dari salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Adalah Lembaga Sosial Masyarakat Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (LSM GEMPUR). Melalui H.Bahrudin selaku Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Bogor Raya mengatakan, pihak dinas PUPR dan penyedia jasa harus bertanggung jawab dan menjelaskan atas keterlambatan pembangunan proyek jalan dan jembatan Paranje tersebut.

H.Bahrudin Ketua Korwil LSM GEMPUR Bogor Raya, (photo/dokBS)

Menurutnya pemerintah kabupaten bogor telah menggelontorkan dana cukup besar yang bersumber dari APBD untuk pembangunan jembatan itu, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Sangat di sayangkan jika anggaran yang notabene uang rakyat itu di sia-siakan dengan tidak tepat waktunya pelaksanaan proyek itu.

“Berdasarkan informasi yang kami himpun, kami menduga salah satu penyebab molornya proyek itu dikarenakan PT. Citra Mutiara Bangun Persada selaku pemenang tender dengan pagu anggaran senilai Rp.13,8 miliar lebih itu diduga telah meng subcon kan lagi proyek dari satker Dinas PUPR Kabupaten Bogor itu ke pihak lain, yang diduga tidak profesional,” kata H.Bahrudin.

Ket.photo : Beberapa gambar kegiatan pembangunan jembatan paranje yang hingga saat ini belum selesai. (Photo/dokBS)

Informasi yang kami gali dari lokasi kami mendapatkan keterangan dari  pelaksana di lapangan sendiri yang mengaku bahwa dirinya bukan dari pihak PT. Citra Mutiara Bangun Persada melainkan dari PT. Sabrina.

” Selama ini pelaksana dilapangan itu yang di gembar-gemborkan yaitu saudara Sabri. Dia mengaku sebagai pemborong disini tapi bukan dari PT. Citra Mutiara Bangun Persada, melainkan dari PT.Sabrina tutur H.Bahrudin.

” Jadi kuat dugaan kami jika perusahaan yang tercatat sebagai pemenang tender untuk proyek itu sudah melanggar administrasi dan tata cara pengadaan barang & jasa,” tutur H.Bahrudin kepada media ini, Sabtu (02/21).

Maka dari itu, kami LSM GEMPUR sebagai sosial kontrol meminta Pemkab Bogor melalui Dinas PUPR segera mengambil langkah dan memberikan sangsi kepada pelaksana yang diduga telah menyalahi aturan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. ” Kami Berharap Bupati turun tangan, melalui dinas terkait untuk menindaklanjuti dan memberi sangsi yang tegas, kepada para pelaksana yang tidak konsisten dalam melaksanakan kontrak kerja dengan Pemda. Jangan hanya sangsi denda administratif saja kalau perlu black list perusahaan-perusahan nakal yang tidak punya kapasitas dan akuntabilitas dalam melaksanakan proyek yang sudah mereka sepakati melalui tanda tangan kontrak tender proyek,” tegas H.Bahrudin.

” Ganti saja penyedia jasanya, kalo ga becus urus kerjaan, jangan karena ulah penyedia jasa yang tidak punya kapasitas, warga masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.

Untuk diketahui seperti diberitakan oleh media ini sebelumnya, lambannya pekerjaan proyek jembatan Paranje tersebut telah membuat masyarakat Kampung Cikadu, Desa Rabak mengeluh dan kesal serta sempat akan melakukan aksi protes damai. Pasalnya dengan lambatnya pekerjaan Jembatan itu mengakibatkan akses mobilitas warga yang sehari-hari melintasi jalan utama tersebut terputus, sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian warga.

“Jalan Cikadu semakin rusak dan sudah sangat tidak layak dilintasi kendaraan. Kerusakan di ruas jalan kampung Cikadu, sudah seperti kubangan kerbau, sehingga kerap kali terjadi kecelakaan,” ungkap Bakon Askolani, Ketua Forum Komunikasi Warga Sadulur Cikadu, kepada wartawan, Selasa (15/12).

Ia menegaskan, kerusakan tersebut akibat pengalihan arus lalu lintas di ruas jalan Gunung Nyungcung – Leuwiliang, karena adanya proyek pembangunan jembatan Paranje, yang membuat jalur alternatif Cikadu- Gobang menjadi pilihan pengguna jalan.

“Banyak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, efek kondisi jalan yang buruk. Pada awalnya masyarakat Kampung Cikadu akan melakukan aksi protes, tapi sudah dilakukan mediasi oleh Muspika Rumpin.” Pungkas Bakon.

Terpisah Kepala Bidang Peningkatan Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor saat dimintai tanggapannya terkait proyek tersebut menyatakan sudah mengkomunikasikan prihal itu kepada pelaksana, “sudah saya komunikasikan dengan penyedia jasa agar dipercepat pelaksanaan pekerjaannya,”  singkat Andriawan kepada media ini beberapa waktu lalu melalui pesan WhatsAppnya. (San/rie/tim)

1 COMMENT

Leave a Reply