Home Bogor Raya Proyek Kabupaten Bogor Tahun 2020 Banyak Yang Molor, DPRD Agendakan Tinjau Langsung...

Proyek Kabupaten Bogor Tahun 2020 Banyak Yang Molor, DPRD Agendakan Tinjau Langsung Ke Lapangan

219
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

BOGOR, (Beritasatoe.com) – Molornya beberapa proyek tender yang ada di kabupaten bogor baik dari Satuan Kerja (Satker) Dinas PUPR maupun Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang menuai sorotan berbagai kalangan, baik dari insan pers dan LSM  ditanggapi serius oleh Legislatif yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat dimintai tanggapannya mengatakan, terkait adanya beberapa program pekerjaan yang dilelangkan menjelang akhir tahun 2020 lalu dimana pada saat itu ditengah-tengah masa pandemi covid-19, memang banyak muncul beberapa kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya adalah peraturan menteri dimana mengatur untuk menunda beberapa pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur. Karena pada saat itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sendiri sedang mencari formula terbaik dan merelokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
Nah di tengah-tengah diskresi itu, pemerintah kabupaten pun berpikir untuk kembali menggerakkan ekonomi, caranya seperti apa, agar program-program bisa berjalan. Akhirnya pemerintah pusat pun mengizinkan untuk melaksanakan lelang-lelang fisik infrastruktur. Dan pada saat program-program itu dilaksanakan pun, waktunya memang sudah sangat mepet, hanya sisa waktu hitungan bulan, tentunya kita berharap memang seharusnya mengukur estimasi waktu dengan tanpa mengurangi kualitas.
“Kita berharap semua juga tetap selesai sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jika pada akhirnya ada beberapa program pekerjaan yang tidak terselesaikan di tahun 2020, DPRD sendiri sudah melaksanakan beberapa rapat kerja.
“Salah satunya Komisi 3 besok hari Rabu dan hari Kamis mereka akan mengundang Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan mungkin dengan beberapa pihak ketiga (penyedia jasa) untuk mengadakan evaluasi,” imbuh Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri sudah melaksanakan program luncuran tambahan 50 hari kerja bagi para penyedia jasa. Dimana program yang tidak selesai tersebut harus selesai dalam 50 Hari kedepan. Dalam waktu itupun tentunya ada kebijakan denda sesuai aturan dan itu pasti akan dilakukan, kata politisi partai Gerindra tersebut, saat diwawancarai wartawan media ini di kantornya, Selasa (05/01/21).
Kata Rudy lagi, ” kita akan lihat dulu faktor keterlambatan pekerjaan itu. Jika memang kendalanya adalah faktor alam bukan faktor manusia, ya kita akan memaklumi. Tapi kalau memang ini karena faktor non tekhnis, DPRD tentunya akan merekomendasikan kepada dinas terkait atau pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah para penyedia jasa tersebut masih bisa digunakan lagi di tahun 2021 ini, ujarnya.
“kita akan lihat dulu kendalanya seperti apa, baru nanti akan muncul kesimpulannya seperti apa,” terang Rudy.
Keterangan: Sastra Winara Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor (photo/san)

Ditempat yang sama, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara juga menegaskan pernyataan ketua DPRD.

” Tadi pagi juga saya sudah melayangkan surat resmi dari DPRD untuk minta data ke dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait pekerjaan di tahun 2020, yang mana banyak kita lihat yang belum selesai. Senin hingga Jumat besok kita juga akan tinjau langsung ke lapangan, sesuai enggak progres yang dilaporkan dengan fakta di lapangan,” jelas Sastra.
“Jika sudah dikasih luncuran 50 hari kerja tapi belum atau tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan rekomendasikan untuk di black list saja agar tahun depan jangan ikutan tender lagi. Masih banyak kok perusahaan-perusahan lain yang lebih berkualitas dan kompeten,” tegas Sastra.
Keterangan: Contoh beberapa proyek dinas PUPR Kabupaten Bogor dengan Pagu Anggaran besar yang belum selesai hingga sekarang. (Photo/dokBS)
Seperti diketahui beberapa proyek fisik yang dikerjakan penyedia jasa pada tahun 2020 ini, baik itu dari dinas pendidikan,pupr dan dinkes dengan Pagu Anggaran yang cukup besar, dalam pelaksanaannya molor dari jadwal. Diantaranya adalah  proyek pembangunan jalur Pendestrian Kandang Roda-Pakansari dengan penyedia jasa PT.Vanca Utama Prakasa dengan nilai proyek mencapai Rp.23,86 miliar, juga proyek peningkatan jalan Leuwiliang- kampung sawah yang menelan anggaran Rp.13,8 miliar dengan penyedia jasa PT. Citra Mutiara Bangun Persada dan masih banyak lagi. Yang kesemuanya itu pada akhirnya di keluhkan masyarakat. Karena dengan lambannya pekerjaan tersebut dirasa mengganggu aktivitas, mobilitas dan berimbas pada perekonomian mereka. (San)

Leave a Reply