Home Bogor Raya Masalah Tanah Garapan Di Desa Tangkil Akan Dilaporkan Ke Polres Bogor

Masalah Tanah Garapan Di Desa Tangkil Akan Dilaporkan Ke Polres Bogor

116
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

CARINGIN, (Beritasatoe.com) – Permasalahan lahan garapan seluas kurang lebih dua hektar dikampung tangkil blok 11 desa tangkil Kec Caringin kab bogor, dengan pemilik garapan awal Sumirat (almarhum). Namun kini Lahan garapan tersebut sudah dikuasai oleh orang lain.

Kuasa hukum Sumirat pemilik lahan garapan pertama, Dian akhyar Abiyanu dari Ketua yayasan Masyarakat Pasundan Raya menjelaskan, pemilik lahan garapan block 11 desa tangkil kecamatan caringin bernama sumirat, Pada tahun 2007 sumirat meningal. Sebelum meningal Sumirat (almarhum) meminta kepada anaknya bernama Adi purnama agar tanah garap di desa tangkil diurus, karena sudah ada amanat dari orang tua, akhirnya Adi Purnama mendatangi kantor desa Tangkil untuk mempertanyakan kejelasannya. Namun ketika mendengar penjelasan dari Kades, bahwa lahan tersebut di tahun 2010 sudah dioper ke orang lain yang bernama H Darma, bahkan sekarang tanah sekitar yang dua hektar tersebut sudah dikuasai lagi diduga oleh bernama Robet Priantono.

” kami sebagai kuasa hukum sudah jelas merasa dirugikan, karena namanya dioper alih garap seharusnya pemilik atau waris dihadirkan pada saat mau mengoper garapan nya, ini pindah tangan mengoper garap masa tanpa sengetahuan pemilik awal,” jelasnya.

Dia menerangkan, selama lahan tersebut digarap oleh Koi warga sekitar, mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya selalu dibayar oleh sumirat, namun uang untuk membayar pbb selalu dititipkan ke H darma . “pembayaran pajak setiap tahun selalu dibayar dan uangnya selalu diberikan ke H darma,” Tambahnya.

Oleh sebab itu kata penasehat hukum, karena kejadian oper alih garapan tahun 2010 dari H darma ke robet, dimana Acep Kades tangkil semasa menjabat, maka supaya permasalah ini bisa cepat diselesaikan kemungkinan pihak kami akan menempuh jalur hukum membuat laporan ke polres bogor.

” karena negara kita negara hukum, maka permasalahn ini supaya bisa teratasi kami akan laporkan ke polres bogor.” ungkapnya.

Sementara kades tangkil Acep awaludin meminta ke penasehat hukum, agar permasalahan ini sebelum menempuh jalur hukum agar dimediasi dulu dengan H darma.

” Semasa saya menjabat kades, sepengatuan saya, yang menggarap lahan itu H darma bukan sumirat, jadi yang namanya sumirat saya tidak kenal dan tidak perlu konfirmasi. Bahkan setiap pembayaran pbb pun selalu H darma, pungkasnya. (Egy)

Leave a Reply