Home Bogor Raya Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor Datangi PT Sinde, Kegiatan Pembangunan Diprotes...

Ketua Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor Datangi PT Sinde, Kegiatan Pembangunan Diprotes Aktipis

86
0
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

CARINGIN, (Beritasatoe.com) – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyatakan jika kegiatan pembangunan PT Sinde Budi Sentosa yang ada di wilayah Desa Cinagara, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, perijinannya seperti ILOK dan IMB maupun ijin lainnya sudah ditempuh.

Namun, meski begitu pihaknya akan melakukan kajian ulang terkait perijinan tersebut.

Demikian disampaikan Satra Winara disela-sela kegiatan kunjungan kerja ke PT Sinde Budi Sentosa bersama anggota DPRD lainnya dan pihak terkait.

Menurutnya, kunjungan kerjanya ini dilaksanakan karena adanya surat masuk dari warga serta Aktivis Pemerhati dari Peduli Lingkungan Kabupaten Bogor yang meminta untuk menanggapi terkait soal IMB dan pencemaran lingkungan.

“Makanya, hari ini kita bersama tim komisi III lainnya turun kelapangan yang sebelumnya telah kita agendakan. Tapi secara mekanisme ijin seperti ILOK dan ijin lainnya semua sudah terbit. Namun kita juga akan minta waktu dari berbagai pihak untuk bermusyawarah,” katanya kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

Ia menerangkan, rencananya dewan sendiri akan mengundang pihak terkait seperti Camat, Kepala Desa maupun aktivis untuk menyesuaikan ijin – ijin serta dugaan ada tidaknya pencemaran lingkungan.

“Kita akan kaji lagi semua ijinnya, baik mulai dari perusahaan serta kepala desa. Mengingat, soal ijin itu sudah keluar dari tahun 2008. Intinya kita akan undang semua agar diketahui dari mana masalahnya, duduk barenglah,” tegas Sastra.

Adapun mengenai masalah Pemukiman Perkotaan (PP2), lanjutnya, berdasarkan informasi bisa dipakai dengan kata lain 60 persen bangunan dan 40 persen lagi untuk ruang terbuka hijau.

Dilokasi sama, Ketua Aktivis Pemerhati dan Peduli Lingkungan, Ngadimo menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini hanya mempertanyakan dua masalah, yakni PP2 dengan kepadatan sedang.

“Ini yang kami tanyakan kenapa PP2 bisa menjadi lahan industri. Kemudian kebenaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak jelas, harusnya kan rinci misalnya dalam IMB itu nama PT, nilai kontrak pekerjaannya dan kapan selesainya harus jelas, tapi ini tidak,” terang Ngadimo.

Ngadimo pun mengaku tidak akan membawa masalah lain yang tidak diketahuinya. Pasalnya, bukti yang dimilikinya itu saat ini hanya terfokus pada PP2.

“Saya ga akan merambat ke mana-mana, sesuai bukti yang dipegang saja yang dilertanyakan. Sebab, awalnya disini merupakan lahan basah yang kurang lebihnya 115 hektar adalah sawah, sehingga dengan tidak adanya sawah sekarang berarti keguguran,” akunya.

Disisi lain, Ngadimo menduga kalau IMB tersebut sangat diragukan kebenaranna. Oleh sebabnya, ia dan tim aktivis lainnya bakal terus berupaya mencari kebenaran.

“Akan kami kejar sampai dimana ini, sebab kami juga sudah melaporkan ke anggota DPR RI dan akan dilanjut ke Ombudsman. Sebab kami merasakan dampak langsung, terlebih sekarang yang dikuasai sudah sekitar 250 hektar,” jelasnya.

Jika upaya permohonan ke pihakdinas terkait di Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mendapat tanggapan, maka pihaknya akan terus berjuang hingga permasalahan ini selesai dan ditutup dahulu sementara waktu.

“Kami akan berjuang terus sampai kegiatan pembangunan ini bisa ditutup dulu untuk sementara waktu,” pungkasnya. (Egy)

Leave a Reply