Home Daerah Agus Abow : Peranan Media Jangan Dijadikan Ancaman Bagi Tataran Birokrasi

Agus Abow : Peranan Media Jangan Dijadikan Ancaman Bagi Tataran Birokrasi

132
1

Kab.Bandung.(BERITASATOE.COM) -Terkait dengan adanya “Polemik” kisruh seorang Kades dengan Wartawan yang berawal dari hasil investigasi temuan Wartawan yang di update salah satu media online terkait Desa Wanasuka Kec. Pangalengan Kab. Bandung, dimana Kades tidak terima. Edisi MPN 9/3/2021.

Tokoh masyarakat Kab. Bandung, sebut saja Agus Abow, Ketua Apedi (Ketua Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia) Kab. Bandung, juga sebagai Sekjen APPKD (Asosiasi Paguyuban Purnabakti Kepada Desa) Kab. Bandung. Berkenan memberikan tanggapannya.

Melalui hubungan telpon seluler lansung, Agus Abow menghubungi kami, Tim Media Beritasatoe.com, Sabtu 17/4/2021.

Begini pandangan Agus Abow selengkapnya.

Dalam era globalisasi dan digital sekarang ini dibutuhkan media massa/ online sebagai alat informasi, baik di bidang sosial maupun sebagai alat kontrol untuk berbagai aspek sosial. Seperti anggaran APBN & APBD yang masuk ke pemerintahan.

Hal tersebut sangatlah penting sebagai alat kontrol dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada khalyak masyarakat.

Jadi peran media jangan seolah-olah sebagai bentuk ancaman oleh sekelompok orang terutama dalan tataran birokrasi, baik tatanan birokrasi pusat hingga tingkat desa.

Dalam perkembangan seperti itu, dipandang perlu adanya kontrol sosial kepada penerapan anggaran.

Karena anggaran yang digelontorkan pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekarang, yang diturunkan ke Pemerintah Desa (Pemdes) sangat besar sekali. Milyaran rupia jumlahnya.

Untuk itu perlu adanya kontrol sosial supaya keuangan APBN dan APBD yang di gelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD) dan Provinsi melalui Bangub tepat sasaran kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Media yang netral berarti media yang bergerak secara independen, kredibel, dan mandiri dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sehingga masyarakat tidak tertipu terhadap sebuah fakta yang sebenarnya terjadi”. Dimana peranan kinerja Jurnalis/ Pers sesuai Undang-Undang KIP No 14 Tahun 2008 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kinerja Pers juga dilindungi oleh undang-undang, dan sebagai Jurnalis di lapangan tentunya tidak bisa di intimidasi oleh sekelompok orang yang notabene mengatas-namakan masyarakat.

Dengan timbulnya “Polemik” kekisruhan desa yang melibatkan warga, yaitu adanya seorang Jurnasil yang didatangi oleh Kades dan sekelompok warga ke rumahnya di wilayah Kecamatan Pangalengan.

Atas terjadinya tindakan hal tersebut patut dikatakan sangat prihatin dan disayangkan.

Padahal ada saluran komunikasi yang bisa di tempuh, yaitu mendatangi Pimpinan Redaksi media itu sendiri, atau berkirim surat resmi untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut sebagai “Hak Jawab atau Hak Koreksi”.

Jangan lantas sesiapapun membuat tindakan yang justru melanggar Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah ditetapkan, juga telah di MoU-kan antara Dewan Pers dengan pihak Polri.

Alangkah baiknya yang bertikai itu, untuk duduk bersama tanpa ada unsur tendensius.

Dimana ada istilah “Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di Negara kita sebagai Negara Demokrasi ini”.

Apalagi dengan Dasar Negara palsapah Pancasila sila ke 3 ‘Persatuan Indonesia”.

Atas kejadian tersebut, kami berharap pihak Kecamatan Pangalengan bisa menjembatani urusan polemik yang terjadi.

Karena tupoksi Camat salah-satu pungsinya sebagai Pembina daripada Kepala Desa di ruang lingkup kecamatannya.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya nanti permasalahan dapat selesai tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Bahwa kalaupun nantinya terbukti memang ada penyelewengan tata-aturan maupun kebijakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Hal itu menjadi tugas APH (Aparat Penegak Hukum) dan Inspektorat untuk penyeledikannya lebih lanjut.

Apakah ada pelanggaran hukum atau regulasi tata aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya ataupun tidak?

Hanya pihak berwenanglah pemutus kepastian hukumnya. Bukan merasa benar menurut masing-masing pihak yang bertikai.

Reporter : YDK & Tim Lipsus Biro Kab. Bandung

1 COMMENT

Leave a Reply