Home Ekonomi APEDI : Jangan Rusak Program BPNT  Dengan Kenakalan Pemasok  Kendalikan TKSK Dan...

APEDI : Jangan Rusak Program BPNT  Dengan Kenakalan Pemasok  Kendalikan TKSK Dan Agen

87
0
Agus "Abow" Suherman, Ketua APEDI Assosiasi Pengusaha Desa Indonesia Kabupaten Bandung. (Photo /ydk)
HPN dan HUT PWI Ke 75 Tahun

Bandung, (BERITASATOE.CO) – Suara Tokoh Masyarakat (Tokmas) kali ini datangnya dari Agus Suherman, S.ip.MM, lebih dikenal dengan panggilan akrab ‘Kang Agus Abow”, yang kemarin hari Selasa 20 April 2021, menghubungi kami (Tim media Beritasatoe.com) lewat telpon seluler dan berbicara terkait Program BPNT yang menjadi pusat perhatiannya saat ini.

Kang Agus Abow sebagai Tokmas Kabupaten Bandung adalah salah satu orang tokoh kritis sangat peduli pada program hebat BPNT yang digulirkan Presiden Jokowi lewat Kemensosnya.

Jabatannya lengkap Kang Agus Abow sebagai Ketua APEDI (Assosiasi Pengusaha Desa Indonesia) Kab. Bandung, juga sebagai Sekjen Paguyuban Purnabakti Kepala Desa Bedas Kab. Bandung dan Koordinator LBH intan Kab Bandung.

Dibawah ini kami ketengahkan kutipan dan pandangan Kang Agus Abow terkait BPNT yang menurut kami (Tim Media) sangat layak untuk di publish kepada khalayak masyarakat.

Berikut pandangan-pandangan Kang Agus Abow.

Presiden Jokowi meluncurkan suatu program Bantuan Non Tunai untuk masyarakat yang kurang beruntung dengan diterbitkannya UU no 64 tahun 2017 tentang pedoman penyaluran Bantuan Non Tunai.

Sebagai bentuk pengembangan program bantuan sosial pangan, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai awal tahun 2020 mengubah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditransformasikan menjadi program Sembako.

Transformasi menjadi program Sembako dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dengan transformasi tersebut diharapkan prinsip 6T dapat lebih tercapai, yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat harga, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi.

Pada program Sembako, indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM diperluas tidak hanya berupa beras dan telur seperti program BPNT.

Hal tersebut sesuai arahan Menteri Sosial, yang menyampaikan pada tahun 2020 indeks BPNT akan dinaikkan bantuannya dari semula Rp. 110 ribu/KPM/bulan menjadi Rp. 150 ribu/KPM/bulan.

Bahwa penambahan komoditas selain beras dan/atau telur juga perlu memperhatikan gizi bagi masyarakat.

Adanya peningkatan indeks BPNT dari Rp. 110 ribu menjadi Rp. 150 ribu per KPM per bulan, dimana tambahan Rp. 40 ribu per bulan dengan harapan bisa meningkatkan gizi daripada penerima manfaat supaya hidup lebih layak tidak di bawah garis kemiskinan.

Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi Program Sembako juga memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September tahun 2019. Penyaluran dana program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) dan tidak dapat diambil tunai.

Disamping itu, pilihan komoditas bahan pangan selain beras dan telur harus tetap memperhatikan kandungan gizi yang bersumber dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra), dan mulai ditransformasikan menjadi BPNT pada tahun 2017.

Paparan program yang demikian hebat itu, ternyata didalam pelaksanaannya ada kekurangan dan kelebihan.

Seperti adanya Supplier BPNT bermain Tik-Tak dengan Agen-Agen di lapangan yang nakal dimana pendistribusian barang yang dibutuhkan KPM terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.

Yang mana Presiden gulirkan BPNT tersebut untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat yang kurang beruntung seperti beras yang kurang hitungan beratnya/Kg-nya dan masih ditemukan mutu beras yang kurang baik.

Selain itu ada kalanya jumlah telur yang dikurangi dan sudah ada yang busuk. Mutu ikan yang kurang bagus. Hal-hal temuan itu masih banyak dijumpai di lapangan.

Celakanya kadang pemasok / supplier juga melakukan hal kecurangan baik dari apapun misalnya, kenapa demikian dikarenakan mereka harus membagi-bagi keuntungan kepada oknum yang ikut bermain di program BPNT tersebut.

Dari uraian-uraian tersebut mengakibatkan carut marut pendistribusian tersebut.

Segala hal itu harus segera di perbaiki, tentunya dengan melakukan pengawasan dari pihak Dinsos berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), baik di level kabupaten maupun provinsi.

Terutama untuk para Aparat Penegak Hukum (APH) supaya menindak tegas pada oknum-oknum yang bermain di dalam program BPNT tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan APH untuk memberikan epek jera kepada oknum-oknum yang ikut bermain. Sehingga harapan KPM mendapatkan barang kwalitas didapat oleh KPM.

Dengan demikian program BPNT bisa dirasakan dan dinikmati serta pada akhirnya bisa meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan unggul.

Semua itu bisa didapat karena asupan makanan yang bergizi sesuai harapan Presiden Jokowi, dimana negara bisa maju sebab rakyatnya ditunjang dengan SDM yang sehat dan unggul sebab tercukupi asupan gizinya.

Reporter : Yudika/Hery Azizi

Leave a Reply