Home Bisnis Maraknya Pabrik Industri di Kabupaten Bogor Tidak Memiliki Ijin Usaha

Maraknya Pabrik Industri di Kabupaten Bogor Tidak Memiliki Ijin Usaha

77
0

Kab.Bogor, (Berita satu com) – Persoalan dugaan Maraknya pabrik pengolahan Tidak berijin kian meruncing. Kali ini sorotan tajam datang dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara RESCUE Jawa Barat.

Menurut Ketua Rescue LAI Jabar Aminudin SH, legalitas merupakan hal yang prinsip yang harus dipatuhi. Termasuk bagi perusahaan yang berinvestasi. Dia mengatakan, jika memang persoalan ijin ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Baik Pemprov maupun Pemkab harus bersikap tegas.

“Kalau memang melanggar atau belum berijin yang harus diberikan sanksi. Tutup dulu, sebelum ijin-ijin dan legalitas lainnya lengkap. Nah disinilah peran kepolisian, pemerintah daerah bisa meminta polisi untuk menutup. Polisi bisa menutup atas permintaan pemerintah daerah, “ kata Aminudin.

Dibeberkannya, industri didefinisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan Industri sebelum berdiri dan beroperasi melakukan kegiatannya seharusnya terlebih dahulu mengantongi izin. Baik Izin Pembangunan dan izin Kegiatan Opersional. Adapun Izin seperti Akta Pendirian, IMB, SITU, SIUP, izin gangguan HO (Hinder Ordonantie), izin lingkungan dari Badan pengelolaan Lingkungan Hidup, izin operasional atau Izin Usaha Industri (IUI), alat angkut dan alat berat, Izin mendirikan prasarana (IMP), Izin pemanfaatan air tanah dari Dinas pertambangan jika perusahaan tersebut menggunakan air bawah permukaan.

Setiap Kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 101 angka satu (1) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Pasal 2 ayat satu (1). Terkait Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan penutupan Pasal 30 PP No 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Dalam Izin Usaha Industri, jelasnya, tertera ientitas perusahaan, NPWP, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Luas Lahan Lokasi Industri, kelompok Industri sesuai dengan KBLI dan Kapasitas Produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk industri jasa Sesuai dengan PP Nomor 107 Pasal 3 ayat 2 Tentang Izin Usaha Industri. Dalam hal ada perusahaan industri yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) maka pengawasan nominal besaran pajak yang timbul akibat kegiatan tersebut dipastikan tidak akan mungkin di monitor terlebih dipungut.

“Selain itu, pengawasan terkait ketanagakerjaan juga dipastikan tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan,” tandas Aminudin.

 

Reporter – Bais

Leave a Reply