Home Hukum Pemkab Karawang Hadirkan 7 Saksi Dalam Sidang Sengketa Lahan di PN Karawang

Pemkab Karawang Hadirkan 7 Saksi Dalam Sidang Sengketa Lahan di PN Karawang

251
0

Kab. Karawang,(BERITASATOE.COM) Sidang lanjutan gugatan atas sebidang lahan milik keluarga Almarhum M. Ateng bin Uki, sesuai SHM Nomor 264 yang lahannya digunakan Pemkab Karawang mendirikan Gedung SDN IV dan Kantor Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Korwilcambidik) Lemahabang, kembali digelar di PN Karawang, Kamis (27/05/2021).

Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi tergugat tersebut, Pemkab Karawang (tergugat) menghadirkan tujuh orang saksi yakni, Ahmad, Firdaus, Samson, Buang, Rusli, Didin, Oyok dan Rusta.

Pemeriksaan saksi pertama, Oyok sebagai pelaku sejarah dan juga merupakan mantan Kepala Desa Lemahabang.

Oyok dibredel sejumlah pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat dan Majelis Hakim.

Berikut kutipan kesaksian Oyok.

“Pada tahun 1989 diadakan rempug desa atas dasar Inpres pembangunan SD, desa-desa diperintah mengadakan lahan” papar awalan Oyok.

“Maka dibangunlah, baik bangunan Sekolah Lemahabang IV maupun Kantor Pemkab di atas lahan milik M. Ateng bin Uki” jelasnya.

“Pada tahun 2001 saya sudah menjabat sebagai kades, sehingga pada bulan Juli 2021 diadakan kembali musyawarah membahas Jual Beli dengan harga sesuai NJOP yaitu senilai Rp. 20.000/M” Ungkap Oyok.

Selanjutnya Oyok menerangkan, telah terjadi pelepasan hak dan jual beli lahan milik M. Ateng.

“Hasil rempug desa disepakati dan terkumpul dana dari iuran masyarakat pelepasan hak atas tanah milik M. Ateng, dilakukan di Pemkab dengan alat kepemilikan berupa foto copy Persil, dilanjut dengan pembuatan AJB, untuk Kantor Korwilcambidik, seluas 540 meter dengan NJOP Rp. 20.000/m dan lahan SDN. Yang mana pembelinya adalah Hasan Basri selaku pejabat UPTD P&K waktu itu” jelasnya.

Penjelasan Oyok bertolak belakang dengan alat bukti yang dimiliki penggugat berupa sertifikat hak milik bernomor 264 atas nama M. Ateng bin Uki yang terbit pada tahun 1980.

Keterangan Photo : H. Entang (Penggugat) bersama Kuasa Hukumnya Mahfut SH., MH.

“Pada pembuatan AJB tertera tahun 2001, yang dipakai dasar jual beli adalah Persil sementara SHM sudah terbit. Bagaimana mungkin Persil masih ada sementara SHM sudah sah diterbitkan BPN. Ini tidak jelas sehingga ada indikasi rekayasa dan keterangan palsu dari saksi,” ujar Kuasa Hukum penggugat, Mahfut SH., MH, saat diminta tanggapan pada saat sidang diskor.

Sidang pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan Pemkab Karawang berlangsung marathon hingga pukul 17.00 WIB.

Sementara dari saksi yang disampaikan oleh para guru dan Korwilcambidik Dinas Pendidikan terungkap ada pemberian sejumlah uang kepada H. Entang A. Sonjaya (Ahli waris M. Ateng) / penggugat.

“Pada tahun 2016 saya diminta menjadi saksi untuk menandatangani kwitansi pemberian kompensasi sebesar Rp. 22 juta dari UPTD Lemahabang kepada H. Entang, saya tidak menyaksikan serah terima uangnya. Itu antara atasan saya Kepala UPTD (Korwilcamdik- red) dengan H. Entang” tutur Oos, salah seorang Kepala Sekolah.

Ditemui diluar sidang, H. Entang tidak menampik adanya pemberian kompensasi itu, namun tidak seperti yang diucapkan saksi

“Memang benar saya terima pemberian kompensasi, pertama Rp. 10 juta, kemudian Rp. 10 juta, kemudian menyusul Rp. 2 juta lagi diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan waktu itu H. Dadan dirumahnya, kenapa jadi satu kwitansi?” beber H. Entang.

Terkait pemberian kompensasi tersebut, Kuasa Hukum penggugat menilai pihak Disdik secara tidak langsung mengakui.

“Adanya kompensasi itu menjadi pertanda pihak Disdik mengakui belum terjadi adanya transaksi jual beli yang sah, karena SHM yang jadi alas hak kepemilikan lahan masih dipegang Ahli Waris”tandas Mahfut.

Saksi terakhir yaitu Rusta Anjela alias Utok mantan Korwil Lemahabang periode tahun 2012 – 2016 menerangkan, bahwa aliran dana yang Rp. 22 juta diterima tiga kali termen, yaitu Rp.7 juta, Rp.5 juta, dan terakhir Rp. 10 juta. Kwitansi disatukan.

Kuasa Hukum menilai ketiga saksi yakni Buang, Oos Firdaus dan Rusta Anjela semua memberikan keterangan yang beda dan tidak nyambung.

Dan menurut pandangan Kuasa Hukum hal tersebut bisa dikatakan memberikan keterangan palsu, karena tidak sesuai faktanya serta berbelit-belit jawabannya ketika ditanya kwitansi yang dua tidak ada.

Reporter : Heryawan Azizi

Leave a Reply