Home Fashion Juris Polis Institute mengadakan JPI`s Talk on Public Policy Issues Series #2

Juris Polis Institute mengadakan JPI`s Talk on Public Policy Issues Series #2

32
0

Jakarta , – (beritasatoe.com) – Keresahan Juris Polis Institut (JPI) terkait pemerintahan daerah untuk urusan keuangan akan terdegradasi dengan adanya ketentuan evaluasi perda dan Raperda terkait pajak dan retribusi daerah kemudian melahirkan tema diskusi “Diskursus Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Terbitnya Undang -Undang Cipta Kerja dalam Konsep Otonomi Daerah ”pada Sabtu, 29 Mei 2021. 

 

Acara Ini diisi oleh para Birokrat dan Pakar di bidangnya yakni Dr. Hendriwan, MH, M.Si (Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI), Bimantara WIdyajala, SH Ak., MSF, CIA, CFE, CRMA ( Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI), Dr. Indra Perwira, SH, M.hum. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran) dan Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si. (Pakar Hukum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Universitas Indonesia) dan acara ini dipandu oleh Mohammad Ali Haidar, SH selaku Direktur Departemen Reformasi Kebijakan Publik, Juris Polis Institute. 

 

Ruh UU Ciptakerja sejatinya adalah untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim yang berusaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing. Sektor Perpajakan menjadi sorotan JPI dalam mengkaji terkait bagaimana peraturan Pelaksana dari UU Ciptakerja yakini PP Nomor 10 tahun 2021. Jika ditelaah secara singkat terdapat tiga klasifikasi 1. Adanya keinginan pemerintah untuk menciptakan pemerataan dalam hal pendapatan, 2. daerah untuk mandiri dalam meningkatkan pendapatan daerah , 3. Pengusaha yang membutuhkan izin dalam investasi, bagaimana hal ini dapat beriringan dalam aturan baru. Tentu saja sebagai masyarakat yg tunduk pada konstitusi dan pemerintah,

 

Hendriwan menyatakan Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menurunkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah dapat diberikan berupa transfer ke daerah dengan pendapatan dan pendapatan (APBN) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

 

Bimantara PBB, latar belakang lahirnya UU Ciptakerja merupakan solusi atas permasalahan EODB Berbisnis di Indonesia, selain itu ada kewenangan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam evaluasi Perda harus tetap menghormati asas otonomi daerah khususnya dalam PDRD, adanya pembagian kewenangan dalam UU Ciptaker menjadi lebih jelas yakin kemenkeu yang terkait dengan kesesuaian dan kebijakan fiskal nasional. Sementara kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

 

Indra Perwira menyampaikan, Realitas yang ada terdapat UU yang saling tumpang tindih dan menghambat investasi, kemudian solusinya adalah dengan mengubah UU yang menghambat investasi. Otonomi daerah pada realitasnya rekomendasinya, karena ada 3 jenjang perijinan yakni Pusat, provinsi dan kab. Kota kemudian disederhanakan dengan mengubah yang menghambat. Kemudian sulitnya izin Amdal, banyak izin proyeknya sudah keluar dan amdalnya belakangan. Kepentingan dalam investasi adalah aspek perburuhan, selama ini Standar UMK ditetapkan oleh daerah, sehingga perlu ada standar UMR nasional. Dan inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU Ciptakerja. Kemudian indra juga berada Rentang kendali Pemerintah pusat ingin mengendalikan sampai kabupaten kota, padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, apa maknanya kalau masih ada kemenkeu dan kemendagri. Dan perda adalah struktur peraturan yang berlaku di indonesia dan dari UU dan turunannya menjadi kewenangan mahkamah agung dalam membatalkannya. Dan dalam konsep di dalam duniapun suatu undang-undang yang batal oleh suatu peraturan yang pasti (pengadilan) bukan jenjang pemerintah diatasnya kecuali peraturan atau keputusan, perda masuk dalam struktur per UU pengujiannya harus ke pengadilan.

 

Harsanto menyatakan hak mengatur kewenangan mengatur keuangan. Tidak tepat jika ada UU mensuspend UU lain, Harsanto juga menyatakan adanya debirokratisasi perizinan berusaha yang dilakukan dengan membuat perizinan berusaha dalam satu sistem terpadu dan menyeluruh, memangkas dan mengatur kembali peraturan yang menimbulkan hambatan prosedural dan mendorong upaya berusaha yang baik untuk mencapai lapangan kerja yang optimal . Adanya hal tersebut telah memusatkan sistem perizinan dan mempercepat keputusan pemberian izin. Peran Pemda akan lebih kuat jika: demokratisasi, kewenangan kejelasan, optimalisasi Desentralisasi fiskal, melaksanakan proyek strategi nasional, kewenangan yang ditetapkan dalam bentuk pajak pajak yang ditetapkan oleh Perpres dalam Jangka waktu tertentu. PP 10/2021 upaya upaya untuk mempermudah pelaksanaan proyek strategis PSN nasional dengan pajak dan retribusi daerahnya. Daerah juga perlu mendapat kepastian, tidak hanya mendapat Insentif transfer akibat berkurangnya pajak dan retribusi daerah, tetapi akan mendapatkan kepastian bahwa PSN dapat memberikan manfaat bagi daerah secara langsung. 

 

“JPI`s Talk on Public Policy Issues (JTPPI) merupakan program dari Departemen Reformasi Kebijakan Publik (DRKP) dalam merespon berbagai Issue strategis terkait hukum dan kebijakan publik, kali ini DRKP JPI mengkaji secara komprehensif terkait UU Ciptakerja dan turunannya PP 10 Tahun 2021 terkait Pajak dan Retribusi daerah. Diskusi ini diharapkan dapat membuka Cakrawala pengetahuan bagi masyarakat umum dan mampu menumbuhkan sinergi antar stakeholder dalam pembuatan kebijakan.” Kata Haidar Selaku Direktur Departemen Reformasi Kebijakan Publik Juris Polis Institute.

 

Direktur Eksekutif Juris Polis Institute, Athari Farhani menyatakan bahwa, tema yang diangkat dalam diskusi kali ini memang lanjutan dari diskusi sebelumnya yang mengusung tema tentang “mengukur dampak reformasi perpajakan pasca terbitnya UU Cita kerja” dan tema yang kedua ini mengenai “diskursus pengaturan pajak retribusi daerah pasca terbitnya UU Cipta Kerja ”kami angkat bukan tanpa alasan, mengingat masih banyak hal yang perlu disikapi dan dijawab apalagi pasca terbitnya UU cipta kerja ada yang lahir mengenai pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren. Disamping itu pula yang perlu digaris bawahi adalah UU Cipta kerja Pasal 158 untuk kembali menjadi tinjauan eksekutif terhadap suatu peraturan daerah, khususnya mengenai perda pajak retribusi daerah. Itu kewenangan lembaga peradilan, 

JPI kedepan akan terus mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal ini, dan jika perlu kami juga akan melakukan JR ke lembaga terkait, Pungkasnya. (Ruby)

Leave a Reply