Home Top Satoe Advokat Gugat Presiden Terkait Fiktif Positif

Advokat Gugat Presiden Terkait Fiktif Positif

92
0

Jakarta – (Beritasatoe.com) – Penambahan kewenangan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pengawasan, mengadili dan memutus Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan / atau tindakan badan atau pemerintahan pemerintahan (atau yang biasa disebut upaya upaya Fiktif Positif ), berdasarkan ketentuan Norma Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292.

Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana jika ketentuan peraturan peraturan-undangan tidak membantu waktu, maka Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menentukan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan. Jika dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka tindakan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Vide Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan).

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tentang Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud, dan Pengadilan Wajib memutuskan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diajukan. Kemudian Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Upaya ini secara umum disebut Upaya Fiktif Positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk lebih lanjut mekanisme upaya Fiktif Positif di PTUN, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahakamah Agung No. 8 Tahun 202017 tentang Pedoman Beracara Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah (Perma 8/2017). Dasar hukum diterbitkannya Perma 8/2017, adalah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.

Saat Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan dan diundangkan, UU Cipta Kerja telah mengubah ketentuan-ketentuan norma dalam UU Administrasi Pemerintahan, seperti mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Perubahan tersebut termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja.

Perubahan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, telah memenuhi kewenangan Pengadilan incasu PTUN untuk memberikan Putusan, yakni menetapkan Penerimaan Permohonan yang dikabulkan secara hukum, guna memperoleh Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, Pasal 53 diubah, mengatur sebagai berikut:

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu yang ditentukan pada ayat (1), Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menentukan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.
Dalam hal permintaan permintaan melalui sistem elektronik dan seluruh sistem dalam elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik ditentukan Keputusan dan / atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang telah menjalani.
Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan kapan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, tindakan dianggap dikabulkan secara hukum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
Perubahan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, terdapat beberapa substansi perubahan yakni:

Adanya Perubahan waktu dari “Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” menjadi “Paling lama 5 (lima) hari kerja”.
Terdapat penambahan obyek yang berada di dekat sistem elektronik.
Terdapat perubahan pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, dimana sebelumnya menjadi kewenangan PTUN, namun dalam perubahan PTUN dihapus, dan kemudian untuk ketentuan pihak yang akan diberikan kewenangan tersebut, lebih diatur dalam Peraturan Presiden.
Artinya, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, kedudukan PTUN diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Negara, sudah dihapus/ditiadakan dalam perubahan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat pada Pasal 175 UU Cipta Kerja. Demikian pula terhadap eksistensi Perma 8/2017 secara otomatis menjadi tidak berlaku karena Pasal 53 yang merupakan satu-satunya dasar hukum diterbitkannya Perma tersebut telah diubah dengan menghapus pengadilan incasu PTUN dalam Ketentuan Norma Pasal 53 tersebut.

Persoalannya sejak UU Cipta Kerja diundangkan, hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia belum menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Sehingga dalam penalaran, telah terjadi. atas hukum (aturan) dalam melaksanakan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang telah diubah sebagaimana termuat pada Pasal 175 UU Cipta Kerja

Padahal terdapat tenggat waktu, paling lama 3 (tiga) bulan bagi Pemerintah cq Presiden wajib untuk menetapkan peraturan, yang diatur dalam Pasal 185 huruf a UU Cipta Kerja. Artinya 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja disahkan dan diundangkan (tanggal 2 November 2020), maka paling lama (tanggal 2 Februari 2021) seluruh peraturan pelaksana UU Cipta Kerja sudah harus diterbitkan. Termasuk Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari perubahan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja.

Tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah cq Presiden menerbitkan 44 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Namun terhadap Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari perubahan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja hingga saat ini belum juga diterbitkan/diundangkan. Artinya berada di bawah Hukum (aturan) apabila masyarakat termasuk PEMOHON untuk melakukan upaya Fiktif Positif.

Hal ini tentunya merugikan kepentingan PEMOHON yang berprofesi sebagai Advokat, karena berdampak atas hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum saat menjalankan tugas profesi sebagai penerima kuasa. Sebagai contoh konkrit dimana PEMOHON mendapatkan Kuasa untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan tanda terima surat No. 0020, tanggal 1 Februari 2020 untuk menerbitkan keputusan TUN, namun hingga saat ini belum ada balasan dari Pejabat TUN Yang bersangkutan .

Kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 PEMOHON kembali menerima kuasa khusus untuk menempuh upaya Fiktif Positif ke PTUN Jakarta. Namun setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, yang telah mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, PEMOHON akhirnya berakhir rencana untuk melakukan upaya hukum fiktif positif, dengan mempertimbangkan dalam penalaran yang wajar, secara PTUN sudah tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara Fiktif Positif pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Sehingga PEMOHON Mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan jaminan hukum pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dalam hal menempuh upaya Fiktif Positif terhadap permohonan yang tidak bertanggung jawab lebih dari 5 (lima) hari telah diubah dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.

Dengan tidak mengaturnya ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum ke dalam Peraturan Presiden, maka PEMOHON dan seluruh Warga Negara yang sedang atau akan menempuh upaya Fiktif Positif mengalami kerugian akibat adanya tindakan hukum terhadap aturan yang menjadi dasar hukum untuk melakukan upaya Fiktif Positif.

Oleh Karenanya, demi terwujudnya kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum atas upaya Fiktif Positif terkendali dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, serta demi terakomodirnya kepentingan sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat yang selama ini fokus pada penanganan perkara ketatanegaraan, dan juga demi kepentingan warga negara lainnya yang sedang / akan menempuh upaya Fiktif Positif. Maka PEMOHON telah mengajukan Permohonan Upaya Adminstratif pada hari Senin, 12 April 2021, kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, agar segera melakukan tindakan yakni menerbitkan/menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

Namun Permohonan ini tidak mendapatkan jawaban oleh Presiden lebih dari 10 hari kerja, Artiya dalam hal ini, Presiden telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). Oleh karenanya dengan ini Pemohon akan menempuh upaya hukum dengan Mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) ke PTUN sebagaimana saluran hukum yang telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, serta Perma No. 2 Tahun 2019.(Red)

Leave a Reply