Breaking News
Daerah  

Rapat dengan TPAD dan Para Kepala Dinas, Ini Instruksi Bupati Bogor

Cibinong, (BERITASATOE.COM) – Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor sebaiknya drop anggaran yang tidak jelas. Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat TAPD bersama para Kepala Dinas secara virtual, Kamis (15/7).

Hadir pada rapat tersebut Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran Kepala Dinas, serta anggota TAPD Kabupaten Bogor.

“Proses anggaran pembangunan Kabupaten Bogor telah sampai pada tahap finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kita harus tegas pak Sekda, kalau anggaran-anggaran yang tidak jelas, sebaiknya kita drop saja. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini, jadi harus kita kaji dengan benar,” tandas Ade.

Ade menambahkan, tahun 2022 adalah tahun puncak pelaksanaan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menghadapi akhir periode, saya dengan pak Wakil Bupati ingin penganggaran yang dilakukan harus konkrit dalam menyelesaikan permasalahan, serta mendukung pencapaian Pancakarsa, percepatan ekonomi daerah, indikator kinerja utama dan program-program prioritas lainnya.

“Jadi kalau anggaran tidak jelas, jangan ragu untuk didrop, pelatihan-pelatihan yang tidak ada manfaatnya di drop, kegiatan yang outputnya tidak jelas di drop. Jadi setiap dinas harus diberitahu untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang rapat yang ada di kantor masing-masing,” ungkap Bupati Bogor.

Jangan sampai, lanjut Ade, hanya membahas anggaran untuk dinas saja, dilaksanakan di hotel, padahal kantor punya ruang rapat yang cukup representatif, sehingga anggaran membengkak, anggaran-anggaran pelatihan dan lain sebagainya harus diefisienkan.

“Oleh karenanya, hari ini saya ingatkan, sebelum disampaikan kepada DPRD, banyak yang perlu dicek. Seluruh perangkat daerah harus memperhitungkan potensi pendapatan dan mengalokasikan belanja kepada yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat pada unit kerjanya masing-masing. (San/HMS)

Exit mobile version