Bogor, (BERITASATOE.COM) – Dalam sebulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi cukup getol menciduk pejabat di daerah, OTT kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo serta kasus korupsi Bupati Banjarnegara. Publik bisa menilai KPK sedang menunjukan taringnya, sayangnya yang disisir sejauh ini hanya target kecil seperti ASN setingkat camat dan paling banter sekelas Bupati.
Menurut Center for budget Analysis (CBA), kasus-kasus di daerah lebih efektif fokus ditangani oleh Kejaksaan Negeri di tingkat Kota Kabupaten Kota ada juga Kejaksaan Tinggi untuk tingkat Provinsi. Adapun sekelas KPK lebih baik fokus menangani kasus-kasus besar yang ada di pusat, tutur Jajang Nurjaman Koordinator CBA melalui press release nya yang di terima redaksi media ini, Senin (06/09).
Lanjut Jajang, sebagai contoh, daripada sibuk ngurusin kasus jual beli jabatan untuk Kepala Desa akan lebih gagah jika KPK menyelesaikan kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa. Dugaan kasus jual beli jabatan yang ada di pusat (Kemendes) mulai dari Dirjen yang diduga dibandrol sampai Rp 3 miliar, sampai jabatan direktur yang dibandrol sampai Rp 1 miliar sangat merusak reformasi birokrasi yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo dengan susah payah.
Selain dugaan praktik jual beli jabatan, CBA juga mencatat banyak dugaan praktik korupsi di tubuh Kementerian Desa. Sedikitnya terdapat 31 Proyek bermasalah senilai Rp 54,5 miliar. Puluhan proyek ini mulai dari proyek Cleaning Service yang diadakan setiap tahun sampai proyek infrastruktur. Adapun modusnya berupa mark-up anggaran, beberapa perusahaan yang jadi favorit, pekerjaan tidak sesuai RAB, yang kesemuanya berdampak terhadap kerugian negara.
” Jangan sampai publik menilai KPK hanya ganas dengan target-target kecil tapi melempem dengan target besar, seperti peribahasa “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak,” tukas Jajang.
CBA meminta KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan kasus jual beli jabatan, serta dugaan korupsi sejumlah proyek di tubuh Kemendes khususnya jasa Cleaning service tahun anggaran 2020 dan 2021. Panggil dan periksa Menteri Desa Halim Iskandar serta pejabat terkait untuk dimintai keterangan. (San/Red)
