Breaking News
LoginIndeks
Beranda Hukum Di Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator
Hukum, Nasional, Pemerintahan  

Di Sidang MK, Presiden Nyatakan Dewan Pers Adalah Fasilitator

admin

Jakarta, (BERITASATOE.COM) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang. Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers.

“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Namun justeru Dewan Pers yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,” paparnya.

Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers. “Berdasarkan hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. “Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,” tandasnya.

Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon. “Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagaimana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,” kata Suhartoyo.

Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini. “Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,” ujar Usman.

Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini. “Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagaimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggungjawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya.

Daniel Yusman, Anggota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers. Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers.
“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,” ujarnya.

Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi. “Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,” ungkap Mandagi.

Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesungguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara. Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,” katanya lagi.

Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar. “Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggota Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,” papar Mandagi.

Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI.

“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan oleh Dewan Pers. Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers. Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,” ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya. “Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,” ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.

Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini. Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum. “Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional. Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,” kata Gusti.

Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. (Arf/Red)

265 Komentar

Baca Juga

Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak RS Persahabatan Diresmikan Presiden Jokowi
Sebanyak Enam Puluh Empat Tokoh Nasional Terima Anugrah Bintang Kehormatan 
Presiden Akan Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang Jawa Tengah 
Presiden Jokowi Disambut Presiden MBZ  Zayed Abu Dhabi
Masyarakat Wajib Tau, Ini Besaran Gaji Kades, Sekdes, Perangkat Desa dan Kadus Terbaru
Didampingi Ibu Iriana Presiden Joko Widodo Melakukan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi Selatan

Rekomendasi untuk kamu

Ini Salah Satu Program Paslon Nomor Urut 1 Rudy-Jaro Jika Terpilih Jadi Bupati Bogor

BOGOR, (BS) – Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto akan melakukan maksimalisasi sektor…

BPK Temukan Kelebihan Belanja Pegawai di BPKAD, Segini Jumlahnya

Bogor, (BS) – Ferry Syafari Saripudin, A.Md. salah seorang Pejabat Fungsional di BPKAD Kabupaten Bogor…

Pakta Integritas Netralitas ASN Kecamatan Cibinong di Pilkada Serentak Tahun 2024

Cibinong, (BS) – Camat Cibinong Drs. Acep Sajidin, M.Si memimpin langsung pernyataan bersama Pakta Integritas…

Bagikan Hibah Motor Untuk Kades, Camat Cisarua Berharap Ada Peningkatan Kinerja

Cisarua, (BS) – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Camat bagikan motor jenis N Max kepada sembilan Kepala…

Respon (265)

  13. While exploring a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our interest. We are thoroughly impressed with what we have seen so far and are eagerly anticipating your future updates. We are excited to further explore your website and discover all the incredible things it has to offer.All the best.

  14. Hello thereYour blog post had me hooked from the start! Since stumbling upon your blog, I’ve been immersed in your other articles. The captivating content you provide has left me craving for more. I’ve subscribed to your RSS feed and am eagerly awaiting your upcoming updates!

  15. How are things?During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that immediately grabbed our attention. We are thoroughly impressed with our initial findings and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has to offer.Have a good one.

  16. While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have seen so far and are eagerly looking forward to your future updates. We can’t wait to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer.Until next time.

  56. 🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! 🌟 Dive into this exciting adventure of knowledge and let your thoughts fly! 🚀 Don’t just read, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! ✨

  57. Najlepsza aplikacja do kontroli rodzicielskiej, aby chronić swoje dzieci – potajemnie tajny monitor GPS, SMS-y, połączenia, WhatsApp, Facebook, lokalizacja. Możesz zdalnie monitorować aktywność telefonu komórkowego po pobraniu i zainstalowaniu apk na telefonie docelowym. https://www.mycellspy.com/pl/

  60. 🚀 Wow, this blog is like a rocket launching into the galaxy of excitement! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! #AdventureAwaits 🚀 into this exciting adventure of knowledge and let your imagination fly! 🌈 Don’t just read, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of discovery! ✨

  62. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of wonder! 🎢 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! 🌟 🚀 into this cosmic journey of imagination and let your mind soar! 🚀 Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! 🌈 Your brain will be grateful for this exciting journey through the worlds of awe! 🚀

  65. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the universe of excitement! 🎢 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exciting insights! #AdventureAwaits Embark into this exciting adventure of knowledge and let your mind roam! 🚀 Don’t just enjoy, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary 🚀 will thank you for this exciting journey through the realms of endless wonder! 🚀

  89. 💫 Wow, blog ini seperti roket meluncur ke alam semesta dari kegembiraan! 💫 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kagum setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah harta karun wawasan yang mendebarkan! 🌟 Terjun ke dalam pengalaman menegangkan ini dari pengetahuan dan biarkan pikiran Anda terbang! ✨ Jangan hanya membaca, rasakan sensasi ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui alam keajaiban yang tak berujung! 🌍

  90. This article is incredible! The way it clarifies things is truly compelling and incredibly effortless to follow. It’s clear that a lot of work and research went into this, which is indeed commendable. The author has managed to make the subject not only intriguing but also delightful to read. I’m eagerly excited about exploring more information like this in the upcoming. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding task!

  93. Well-crafted article! 📝 The content is informative, and I believe including more images in your next articles could be beneficial. Have you considered that? 🖼️

  103. Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *