Oleh: Jajang Nurjaman
Koordinator CBA
BERITASAOE.COM, – Sejumlah proyek rutin tahunan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) terus meroket. Mulai dari proyek pengadaan obat-obatan, makan minum rapat, kebutuhan perlengkapan alat rumah tangga samapi operasional pimpinan dan sejumlah proyek lainnya terus membengkak, berikut contohnya.
Proyek pengadaan penggantian perlengkapan rumah tangga lainnya tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp800.980.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.666.483.000, dan tahun anggaran 2022 kembali naik menjadi Rp3.270.643.000. Dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar.
Proyek langganan jaringan telematika, tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2.835.571.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.900.000.000 dan tahun 2022 kembali naik menjadi Rp5.000.000.000, dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.
Selanjutnya pengadaan obat-obatan juga naik, di tahun 2020 dianggarkan Rp 200 juta, tahun anggaran 2021 naik dua kali lipat menjadi Rp 400 juta, begitu juga tahun anggaran 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp 400 juta.
Terakhir ada anggaran rutin operasional pimpinan, di tahun anggaran 2020 anggaran yang ditetapkan Rp2.114.610.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.596.600.000, dan tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.465.265.000. Begitupun anggaran jamuan makan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/kelompok kerja, di tahun 2021 dianggarkan Rp4.954.670.000 tahun 2022 naik menjadi Rp5.726.399.000.
Kenaikan anggaran sejumlah proyek Sekretariat Kemsesneg sangat mencurigakan, kondisi negara sedang mengalami krisis pandemi dan APBN semakin seret, Kemsesneg seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat. Bahkan ada indikasi meroketnya sejumlah proyek tahunan Sekretariat Kemsesneg berkaitan dengan dugaan biaya lobi-lobi politik menjelang Pilpres 2024 ?
Hal ini harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo, jika pemborosan anggaran di sekretariat Kemsesneg terus berlanjut bisa berpotensi adanya kerugian negara. Sekretaris kementerian sekretariat kementerian Setya Utama harus segera dievaluasi bersama menteri sekretariat negara Pratikno.
