PESAWARAN, (TB) – Aksi damai di depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran, digelar oleh puluhan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Lulus Passing Grade (PGLPG), Senen (7/11/2022).
Aksi para guru honorer meminta kepastian mengenai statusnya, pasca mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
” Kami ada 342 orang tenaga guru honorer yang lulus passing grade, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Bahkan, ada informasi yang akan diakomodir hanya 91 orang saja,” ungkap Panji, sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) PGLPG Kabupaten Pesawaran.
Menurut dia, pihaknya juga sudah beraudiensi beberapa kali dengan DPRD, BPKAD dan BKPSDM mengenai persoalan tersebut.
Marzuki, Menanggapi hal itu, Asisten II Pemkab Pesawaran
mengatakan, Pemkab Pesawaran telah mengambil langkah kebijakan sesuai dengan kemampuan daerah.
“Menyikapi persoalan ini, Bupati (Dendi Ramadhona) telah mengambil kebijakan yang rasional, dimana kita akan akomodir apa yang disampaikan oleh para guru honorer.
Guru honorer akan diangkat menjadi P3K, tapi sesuai kemampuan anggaran dan dilakukan bertahap,” Jelasnya.
Marzuki mengatakan, jangan sampai 342 orang guru honorer diangkat menjadi P3K. Namun, kemampuan anggaran terbatas, dan nasibnya menjadi tidak jelas. Karena, status honorernya lepas dan P3Knya tidak jelas.
Ia mengaku, Pemkab Pesawaran selalu mengambil langkah pemerataan dalam menyikapi persoalan honorer.
” Kenapa kita bertahap baru 91 guru honorer yang akan terakomodir, karena kita juga harus selesaikan bagaimana honorer tenaga kesehatan, kemudian honorer tenaga teknis lainnya, yang juga ingin terakomodir menjadi P3K ini, makanya kita polanya bertahap sesuai kemampuan anggaran kita,” Tukasnya.
Apalagi, lanjutnya, kondisi anggaran pasca pandemi Covid-19 dari tingkat daerah hingga ke pusat dalam keadaan belum stabil.
“Untuk anggaran gaji kita perlu adanya penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, makanya mari kita doakan agar pak Bupati selalu sehat. karena, sampai sekarang pak bupati terus berusaha meminta penambahan DAU ke pusat untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K, baik itu guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis lainnya,” Pungkasnya.
(Oby/Rls)