BOGOR, (BS) – Indikasi pungli dengan modus kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan melibatkan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD se-kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, pihak penyelenggara kegiatan bimtek melalui Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3sriwijaya) tersebut disinyalir jadi ajang pungli dan bancakan para oknum tertentu.
Bagaimana tidak Bimtek yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September 2024 bertempat di pulau Bali selama empat (4) hari tersebut, panitia mematok biaya sebesar Rp. 29 juta per-desa. Dengan rincian Kepala Desa (Kades) Rp 15 juta, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 7.000.000 juta, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp 7 juta.
Bayangkan saja dengan 412 Desa yang ada di kabupaten bogor berarti dana yang terhimpun sekitar Rp. 1,9 Miliar lebih. Dan itu diambil dari anggaran BHPRD masing-masing Desa.
Haidy Arsyad selaku ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor kepada media ini menyampaikan bahwasanya tak sedikit kepala desa yang menolak dan merasa keberatan dengan biaya yang ditetapkan pelaksana kegiatan bimtek tersebut. Apalagi disinyalir kegiatan itu diklaim tak banyak berfaedah alias tidak adanya ilmu yang dapat diimplementasikan dimasing-masing desa se-Bumi Tegar Beriman.
“Untuk wilayah Bogor Barat, kemarin rapat di rumah salah satu Ketua Paguyuban Apdesi. Semua merasa keberatan dan belum memutuskan ikut,” jelas Haidy kepada wartawan media ini, Sabtu 03 Agustus 2024.
Lebih jauh Haidy memaparkan, pihaknya sempat menerima pesan singkat dari salah satu kades yang merasa keberatan dalam giat yang terhitung sudah dua (2) kali dilaksanakan di tahun 2024 itu.
“Yang berwenang memerintahkan angaran dari BHPRD, harusnya DPMD (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa) bukan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Terkesan minjem tangan APDESI,” sebut Haidy. (Rn)
