BOGOR, (BS) – Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), gelar aksi selamatkan kawasan Puncak, melalui pengumpulan sejuta tanda tangan kepada warga, serta pengguna jalan yang melintas menuju arah kawasan Puncak. Berlangsung di simpang empat Gadog Ciawi. Sabtu 10 Agustus 2024.
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes kekesalan, Masyarakat, akibat semakin maraknya pembangunan wahana wisata yang dinilai menabrak peraturan, bahkan itu dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Jawa Barat PT. Jaswita telah merusak ke asrian kawasan puncak
Sebagai Masyarakat Selatan Kabupaten Bogor. Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip) yang turut bergabung di AMBS, melalui Pembinanya. Ujang Kamun, mengaku sangat mengutuk keras dengan marak bangunan komersil tanpa memenuhi perizinan yang sah dalam sebuah aturan, yang keberadaan nya terkesan dibiarkan oleh pihak berwenang.
“Dimana keadilan, hukum jangan sampai tajam kebawah tumpul ke atas, bangunan PKL di bongkar, sementara bangunan besar komersil tanpa IMB dibiarkan saja, seharusnya demi ke adilan aturan harus di tegakan tanpa tedeng aling aling,” katanya di sela sela aksi.
Dalam kesempatan tersebut Ujang Kamun juga menyampaikan, PR besar penegak aturan harus menunjukan nyali besar, untuk lakukan pembongkaran bangunan -bangunan besar yang melanggar dan tidak sesuai perizinannya .
“Selain PKL yang telah dilakukan pembongkaran disamping itu, dengan ke tidak adilan ada bangunan wahana wisata JASWITA. BUMD Jawa Barat tetap dibiarkan, PR utuk sebuah ke adilan, jangan sampai terus berlarut kerusakan alam kawasan Puncak, oleh sebuah kepentingan pribadi atau segelintir golongan saja, ” tandasnya.
Aksi sejuta tanda tangan yang digagas Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), sebagai salah satu bentuk upaya untuk menyelamatkan Puncak itu, kedatangan Anggota Komisi V DPR-RI asal Dapil Kabupaten Bogor Mulyadi, saat melintas di Simpang Gadog. turut membubuhkan tanda tangan nya, mengenai persoalan Puncak, Mulyadi mengaku bagian dari pada Masyarakat Puncak.
“Saya tentu merasa bagian dari masyarakat Puncak untuk menyelamatkan alam Puncak. Saya kira Puncak harus betul-betul menjadi anugerah, bukan menjadi musibah di kemudian hari, karena kebijakan dan orientasi pembangunan yang tidak ramah lingkungan bahkan kerja sama-kerja sama yang justru akan merusak Puncak,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut Puncak harus diaudit. “Puncak harus diaudit. Bukan saja soal (kerusakan) alam, tapi soal imigran, PKL, kemacetan yang tak pernah berhenti pada saat weekend maupun bukan weekend sehingga masyarakat tersiksa. Maka harus duduk bersama diaudit. Saya sebagai warga Bogor, perwakilan warga Bogor ingin terus menyuarakan itu,” sebutnya. ( Wan)
