Megamendung, (BS) – Berbagai persoalan dilingkup Masyarakat Megamendung, disampaikan Camat pada PJ Bupati Bogor Bachril Bakri. Diantaranya situasi kondisi Jalan yang hampir setiap hari kerap terjadi kemacetan. Dinilai salah satu dampak negatif, yang sangat berpengaruh pada perkembangan tingkat perekonomian masyarakat.
“Banyak kebutuhan yang jadi harapan masyarakat megamendung, salah satunya adalah usulan pelebaran dua ruas jalan alternatif menuju kawasan puncak,” kata Ridwan Camat Megamendung saat menyambut kunjungan kerja PJ Bupati Bogor, Selasa 29/10/2024.
Camat Megamendung Ridwan memaparkan, sejak awal menjabat di Kecamatan Megamendung, dirinya mencoba, membuka data, dimana dalam data itu terlihat Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kecamatan Megamendung berada pada posisi ranking terakhir.
“Berdasarkan data, dari tahun 2022, yang kami dapat berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Bayangkan, begitu tinggi pagar-pagar rumah yang ada di megamendung, tapi pendapatan perkapita masyarakatnya sangat rendah,” paparnya
Menurutnya, rendahnya pendapatan perkapita, masyarakat Megamendung, setelah ditelusuri lebih dalam permasalahan tersebut, kemacetan salah satu faktornya.
“Terganggunya mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berlarut, itu adalah momok dari segala hajat masyarakat Kecamatan Megamendung. Tidak hanya hari libur saja, tapi ketika jam pulang kerja atau berangkat kerja di kawasan Puncak sering kali terjadi kemacetan parah,” ungkapnya.
Ridwan menambahkan, terjadinya kemacetan di jalur Kecamatan Megamendung ternyata, status jalan kabupaten sudah sangat tidak ideal.
“Seharusnya jalan kabupaten itu memiliki minimal lebar 5,50 meter atau 6 meter. Sementara, saat ini lebar jalannya hanya 3,5 meter. Sedangkan kendaraan yang masuk ke wilayah Megamendung disetiap akhir pekan kurang lebih mencapai 391.142 kendaraan,” ujar Ridwan
Menanggapi hal itu, PJ Bupati Bogor Bachril Bakri mengaku kaget, banyak industri wisata yang tumbuh di Kecamatan Megamendung, sedangkan, pendapatan perkapita warganya sangat rendah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor
“Selain kemacetan, ada elemen IPM pendapatan perkapita, tingkatan pendidikan formal, kesehatan, juga bisa jadi faktor penyebab rendah nya pendapatan warga dibawah rata rata,”. tandas Bahril Bahri
Selain itu Bachril juga menyatakan bahwa, pelebaran jalan harus jadi perhatian khusus Pemkab Bogor, dan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait rencana pelebaran jalan tersebut.
“Tadi ada isu menarik yang disampaikan pak Camat Ridwan tentang masalah kemacetan. Ini akan kita catat karena masalah yang paling jadi isu publik di Bogor ini adalah kemacetan jalan,” ujar Bachril Bakri kepada wartawan saat road show ke Kecamatan Megamendung.
Kunjungan Bahril Bahri ke desa-desa didampingi beberapa Kepala Dinas, Camat Megamendung Ridwan, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 3 Ismail dan Slamet Mulyadi serta para Kepala Desa. Bahril menyebut, masalah kemacetan di Bogor terutama di jalur Puncak menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk masalah ini, bagaimana solusi terbaiknya,” ungkap nya.
Selain itu, dengan kepemimpinan baru di Kabupaten Bogor nanti, Bachril juga berharap agar bisa menyelesaikan masalah kemacetan di Puncak. “Intinya mudah-mudahan di 2026 nanti yang menjadi harapan masyarakat Megamendung ini bisa terealisasi,” tuturnya.
Respon serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 Slamet Mulyadi. Ia mengungkapkan perluasan jalan di wilayah Kecamatan Megamendung pada tahun 2025 mendatang bisa dipastikan akan ada pelaksanaan.
“Pada tahun 2025, nanti dipastikan bisa dilaksanakan pembangunan nya, meskipun tidak langsung 100 persen pelaksanaannya.” kata Slamet Mulyadi
Politisi Partai berlambang Kepala Banteng itu, berpesan, agar tidak muncul permasalahan dalam pelaksanaannya, harus ada respon serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 Slamet Mulyadi. Ia mengungkapkan perluasan jalan di wilayah Kecamatan Megamendung pada tahun 2025 mendatang bisa dipastikan akan ada pelaksanaan.
“Pada tahun 2025, nanti dipastikan bisa dilaksanakan pembangunannya, meskipun tidak langsung 100 persen pelaksanaannya.” kata Slamet Mulyadi.
“Tapi bagi yang tidak mau dibebaskan tidak akan dipaksakan. Yang pasti apapun risikonya mengenai hak untuk pembebasan rumah warga akan dihitung oleh pemerintah.” Ucap Slamet Mulyadi. (Wn)
