DEPOK, (BS) — Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 menandai babak baru peran Indonesia dalam diplomasi global. Pencapaian bersejarah tersebut disambut dengan rasa bangga oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah.
Hamzah menilai, kepercayaan dunia internasional ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta dalam forum global, melainkan telah naik kelas sebagai pemimpin dan pengarah agenda internasional, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan.
“Ini adalah momen bersejarah. Dunia menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, posisi Indonesia semakin kuat, berwibawa, dan diperhitungkan,” ujar Hamzah, Minggu (11/1/2026).
Indonesia resmi terpilih dalam sidang Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 8 Januari 2026. Penunjukan tersebut menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, Indonesia dipercaya menduduki kursi Presiden Dewan HAM.
Menurut Hamzah, capaian ini merupakan hasil dari diplomasi Indonesia yang dijalankan secara konsisten, berani, dan berimbang dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.
“Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ini buah dari kerja diplomasi jangka panjang yang tegas namun proporsional. Presiden Prabowo berhasil membangun keyakinan global bahwa Indonesia mampu menjadi penengah yang adil dalam isu HAM yang sering kali sarat kepentingan geopolitik,” tegasnya.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin sidang resmi, menyusun arah pembahasan, memfasilitasi dialog antarnegara, serta menjaga keseimbangan kepentingan global dalam isu-isu HAM yang sensitif. Posisi tersebut juga berwenang mengawal Universal Periodic Review (UPR), mekanisme evaluasi HAM bagi seluruh negara anggota PBB.
Hamzah menekankan bahwa peran global tersebut bukan sekadar kebanggaan simbolik, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Indonesia kini berada di pusat percakapan dunia soal kemanusiaan. Ini kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan nilai keadilan dan keseimbangan tetap terjaga,” katanya.
