Jakarta, (BS) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa, kini justru menuai polemik. Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melayangkan surat tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, menuntut evaluasi menyeluruh dan pencopotan sejumlah pejabat di tubuh BGN. Bayangkan, sebuah program yang seharusnya disambut gembira, malah berujung pada gelombang protes.
Surat tuntutan yang diserahkan langsung ke Sekretariat Negara ini, bagaikan bom waktu yang siap meledak. Aliansi berharap pemerintah segera bertindak, menanggapi keresahan yang semakin meluas, terutama di kalangan mitra pembangunan dapur gizi. Saya pribadi merasa miris, ketika mendengar ada pihak-pihak yang sudah berinvestasi, namun terombang-ambing karena ketidakjelasan kebijakan.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ahmad Yazdi, SH, dan Jabbarudin Wuquf, SH, selaku jajaran Badan Pimpinan Pusat Aliansi, ditegaskan bahwa MBG adalah agenda prioritas nasional periode 2025–2029. Sebuah cita-cita mulia yang sayangnya, menurut Aliansi, terancam kandas karena sejumlah kebijakan teknis yang kontraproduktif.
Dapur Gizi Terancam Gulung Tikar?
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kebijakan rollback terhadap status ribuan dapur persiapan. Dapur-dapur yang sebelumnya telah dibangun oleh calon mitra sesuai arahan teknis BGN, kini terancam tak bisa beroperasi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerugian finansial yang tak sedikit. Ini seperti membangun rumah di atas pasir, sia-sia!
Proses verifikasi calon mitra pun tak luput dari kritik. Aliansi menilai mekanisme yang diterapkan kurang efisien dan justru membebani pengusaha lokal yang ingin berkontribusi. Saya jadi teringat cerita seorang teman yang ingin ikut program pemerintah, tapi malah dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit. Sungguh ironis.
"Kami menerima banyak laporan dari calon mitra terkait hambatan yang mereka alami. Dari situlah kami menarik kesimpulan perlunya perhatian khusus pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lancar," ujar Ahmad Yazdi saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (4/10).
Yazdi menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan terkait MBG. Ia berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Tuntut Pencopotan Pejabat BGN
