Cisarua, (BS) – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Mulyadi, dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, menggelar reses masa sidang 1 tahun 2025-2026 di Cisarua, Puncak, Kamis (9/10/2025) yang menjadi wadah bagi warga Cisarua untuk menyuarakan jeritan hati.
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Cisarua untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang mereka hadapi kepada wakil rakyatnya. Bukan sekadar aspirasi, curahan hati dan keluhan pun mengalir deras, terutama dari para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, yang menutup tempat.
Mulyadi tampak serius mendengarkan setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga. Ia mencatat dengan seksama setiap poin penting dan berjanji akan memperjuangkannya di parlemen.
Salah satu isu utama yang mengemuka dalam reses ini adalah dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan penutupan tempat usaha oleh Menteri LHK. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat kebijakan tersebut.
Para korban PHK menyampaikan keluh kesahnya mengenai sulitnya mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengangguran ini.
Selain masalah PHK, warga juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mereka berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor tersebut.
Mulyadi menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor di parlemen. Ia akan membawa semua aspirasi yang telah disampaikan oleh warga ke rapat-rapat komisi dan forum-forum lainnya.
"Saya akan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Mulyadi.
Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Mulyadi berharap, dengan adanya komunikasi yang intensif, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
