Kehadiran Posbakum ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tanpa harus terbebani biaya.

“Posbakum ini menjadi sarana bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujar Ading Sutisna saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/4/2026).

Kedua korban berinisial F (22) dan B (22), mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung. Jenazah keduanya telah dievakuasi tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.

Peristiwa nahas itu bermula saat korban bersama dua rekannya mengunjungi lokasi wisata sekitar pukul 11.30 WIB. Sekitar pukul 12.00 WIB, kawasan tersebut diguyur hujan deras.

Sidang yang digelar pada Rabu (1/4/2026) menghadirkan 11 saksi dan satu ahli hukum pidana dari tim kuasa hukum Andi Wijaya and Partners Law Firm.

Dalam persidangan, sejumlah saksi kunci membantah keterkaitan mereka dengan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang digunakan sebagai dasar kepemilikan oleh pelapor.

Peninjauan dilakukan dengan menyusuri aliran Irigasi Citilu yang berada di Desa Cileksa, salah satu sumber utama pengairan sawah di wilayah Bogor bagian barat.

“Kami hari ini melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan aliran irigasi tetap lancar dan bisa dimanfaatkan optimal oleh masyarakat,” ujar Esda.

Langkah ini ditandai dengan percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) modern yang dijadwalkan mulai konstruksi pada Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada Oktober–November 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Depok, Reni Siti Nuraeni, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan transformasi menyeluruh dalam tata kelola sampah.

Kepercayaan besar diberikan kepada Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, yang ditunjuk sebagai ketua panitia setelah melalui musyawarah bersama berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, komunitas KOOD (Kumpulan Orang-Orang Depok), hingga unsur TNI dan Polri.

Di bawah komando Hamzah, Lebaran Depok 2026 tidak hanya akan tampil sebagai pesta rakyat semata, tetapi juga diarahkan menjadi panggung besar pelestarian budaya dan ruang pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kejadian tersebut berlangsung di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, saat korban tengah berkunjung ke rumah kakak iparnya, Edi Azhari.

Berdasarkan keterangan warga, korban saat itu membantu merapikan dahan pohon jambu yang berada tepat di bawah jaringan kabel listrik tegangan tinggi.

Tahap tanam ini dilakukan setelah proses pembajakan lahan pada pertengahan Februari 2026, dilanjutkan dengan kegiatan tandur pada pertengahan Maret.

Ketua DPK KNPI Jasinga, Ama Dery, menyebut proses tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga ketahanan pangan di tengah berbagai keterbatasan.

Mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, ASN didorong untuk menggunakan sepeda motor, sepeda, serta angkutan umum dalam menjalankan aktivitas work from office (WFO).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026, sebagai respons atas eskalasi krisis global dan kenaikan harga energi.

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat, melainkan harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

“Yang terpenting adalah satu, kita tuntaskan bersama-sama. Kabupaten Bogor harus bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujar Rudy, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“WFH bukan berarti meliburkan semua pegawai. Pelayanan tetap berjalan normal, SKPD pelayanan tetap buka,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Barat, sekaligus memperlihatkan kuatnya daya tarik sektor pariwisata di tengah persaingan destinasi lain.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa A, menyebut lonjakan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil strategi berkelanjutan dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menyatakan bahwa draf RUU tersebut sebenarnya telah selesai disusun sebagai usulan anggota dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kini, regulasi tersebut didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat.

“Sekarang masuk ke usulan Baleg supaya bisa berproses dengan lebih cepat,” ujar Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan masyarakat adat, Rabu (1/4/2026).

Forum tersebut dihadiri Dewan AMAN Nasional, perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah, Pemuda Adat, Perempuan AMAN, serta 48 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat.

Salah satu suara kuat datang dari Kasepuhan Cisitu, Lebak, Banten. Perwakilannya, Abah H. Yoyo Yohenda, menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Sejak pagi, para siswa diminta tetap berada di dalam kelas untuk menunggu distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bantarkaret. Jadwal pembagian disebut-sebut akan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun hingga menjelang siang, bantuan tersebut tak kunjung tiba.

Audiensi yang berlangsung di Kantor BPIP RI, Jakarta, tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah akseleratif untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan kehidupan masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang menegaskan peran BPIP dalam merumuskan arah kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan ideologi Pancasila secara nasional, termasuk dengan pemerintah daerah.

Jika pada tahun sebelumnya Desa Hambaro menerima anggaran sekitar Rp1,4 miliar, pada tahun ini jumlah tersebut menyusut drastis menjadi Rp373.456.000.

Penurunan ini berdampak langsung terhadap sejumlah program prioritas desa, terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang harus mengalami pengurangan jumlah penerima.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya identifikasi awal kondisi infrastruktur sumber daya air yang berperan penting dalam menunjang sektor pertanian dan pengendalian aliran air di wilayah tersebut.

Peninjauan dimulai dari Irigasi Cibeber yang berada di Kampung Cibeber, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung. Selanjutnya, tim bergerak menuju Bendungan Lewi Tundun di Kampung Cigowong Babakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam menyukseskan sensus yang akan menjadi dasar penting perencanaan pembangunan.

Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ia mengingatkan, kesalahan dalam membaca data dapat berujung pada kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Dua pejabat tersebut adalah Hendarsam Marantoko yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum.

Pelantikan ini sekaligus menandai serah terima jabatan Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi dari Brigjen Pol. Yuldi Yusman kepada Hendarsam. Selama kurang lebih satu tahun menjabat sebagai Plt, Yuldi dinilai berhasil menjaga stabilitas dan kinerja institusi di tengah dinamika yang ada.