DEPOK – Upaya membangun kualitas sumber daya manusia di dunia politik mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pendidikan. Hal ini terlihat dari langkah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok yang menjajaki kerja sama strategis dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa.
Kolaborasi tersebut dirancang tidak sekadar formalitas kelembagaan, melainkan sebagai fondasi dalam mencetak kader politik yang memiliki kapasitas intelektual, pemahaman hukum yang kuat, serta integritas dalam menjalankan peran publik.
Ketua DPD PSI Kota Depok, St. Binton Jhonson Nadapdap, menegaskan bahwa tantangan politik ke depan menuntut hadirnya kader yang tidak hanya piawai dalam komunikasi, tetapi juga memiliki kedalaman pengetahuan dan kemampuan analisis.
“Politik tidak bisa dilepaskan dari hukum. Jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, maka keputusan yang dihasilkan bisa kehilangan arah. Karena itu, kader harus memahami keduanya secara utuh,” ujarnya saat kunjungan ke STIHP Pelopor Bangsa, Selasa (7/4/2026).
Ia menilai, dalam praktik demokrasi modern, orientasi kader tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral semata. Lebih dari itu, mereka harus mampu memahami proses lahirnya kebijakan, membaca dinamika sosial, hingga memastikan keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.
Sebagai langkah konkret, PSI Depok tengah merancang pola kaderisasi yang lebih terstruktur. Tahap awal akan difokuskan pada penguatan dasar-dasar hukum dan politik, termasuk pemahaman sistem ketatanegaraan, fungsi lembaga negara, serta prinsip tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, materi pembelajaran akan diperluas ke aspek praktis seperti penyusunan kebijakan publik, komunikasi politik, advokasi sosial, hingga analisis isu hukum yang berkembang di masyarakat.
“Yang kami bangun bukan sekadar pemahaman teori, tetapi kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat di lapangan,” tegas Binton.
