Jakarta, (BS) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) AirNav Indonesia mendapat sorotan tajam dari lembaga pengawasan anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), terkait besarnya alokasi anggaran untuk sumber daya manusia (SDM). CBA menilai anggaran jumbo yang digelontorkan untuk menggaji hampir 5.000 karyawan berpotensi merugikan keuangan negara dan mencerminkan pemborosan yang serius.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa berdasarkan data internal, jumlah karyawan AirNav Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4.926 orang—naik dari 4.868 orang pada tahun 2023. Untuk menggaji para karyawan tersebut, AirNav mengalokasikan dana sebesar Rp1,9 triliun pada 2024, meningkat dari Rp1,8 triliun di tahun sebelumnya.
“Jika dirata-ratakan, setiap karyawan menerima Rp33,6 juta per bulan pada 2024, atau Rp403 juta per tahun. Sementara pada 2023, angkanya mencapai Rp30,9 juta per bulan. Ini angka yang sangat tinggi untuk ukuran BUMN yang seharusnya menjunjung efisiensi dan produktivitas,” ujar Jajang kepada wartawan, Kamis (31/7).
Anggaran Fantastis, Efisiensi Dipertanyakan
Jajang menilai lonjakan belanja SDM ini tidak sebanding dengan output dan kinerja perusahaan. Ia menegaskan bahwa anggaran sebesar itu, jika tidak diiringi peningkatan performa dan akuntabilitas, hanya akan menjadi beban keuangan negara.
“AirNav seharusnya memprioritaskan investasi pada sistem, teknologi, dan keselamatan navigasi penerbangan, bukan sekadar memanjakan karyawan. Kalau begini caranya, AirNav bisa boncos dalam jangka panjang,” tegasnya.
CBA pun mempertanyakan klaim Dewan Pengawas AirNav Indonesia yang menyebut pihaknya sedang mengejar pengambilalihan ruang udara (Flight Information Region/FIR) Natuna dan Kepulauan Riau dari Singapura ke Jakarta. Menurut CBA, langkah tersebut lebih bersifat simbolis dan belum berdampak konkret terhadap efisiensi layanan navigasi nasional.
“Peningkatan kualitas SDM itu penting, tapi jangan sampai dibungkus jargon nasionalisme untuk menutupi pemborosan,” kata Jajang.
