JAKARTA, (BS) – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, pernyataan Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung 2023, Hendry Ch. Bangun, yang menyebut adanya dugaan intervensi pemerintah dinilai sebagai pernyataan sesat dan berlebihan. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari sejumlah pengurus daerah.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam, menilai tudingan Hendry justru berpotensi merusak wibawa organisasi wartawan tertua di Indonesia. Menurutnya, klaim adanya calon “titipan pemerintah” hanya menciptakan kegaduhan menjelang kongres.
“Kalau ada individu yang mengaku didukung pemerintah, itu manuver pribadi. Tidak pantas Ketua Umum PWI ikut menyebarkan kabar tanpa bukti. Sebagai wartawan senior, seharusnya beliau lebih berhati-hati dalam berbicara,” ujar Bustam, Sabtu (23/8/2025).
Bustam yang juga anggota Dewan Pers menegaskan, independensi PWI dijaga lewat kerja nyata, bukan dengan menyebarkan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, pemerintah justru peduli terhadap dinamika internal PWI dengan memfasilitasi agar Kongres Persatuan dapat terselenggara di Cikarang.
“PWI seharusnya berterima kasih kepada pemerintah yang membantu terselenggaranya kongres. Jangan malah berpikiran picik. PWI sudah terlalu lama kisruh, dan Hendry terbukti gagal berkontribusi menyelesaikannya,” tegasnya.
Kongres Persatuan PWI yang mengusung tema “Bangkit dan Bersatu” akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi. Agenda utama kongres adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.
“Utusan dari 39 provinsi dan cabang khusus Solo diharapkan fokus pada regenerasi kepemimpinan, bukan terjebak dalam isu-isu liar yang hanya melemahkan solidaritas organisasi,” tambah Bustam.
Senada dengan itu, Ketua PWI Kepulauan Riau, Saibansyah Dardani, menegaskan pemerintah tidak pernah ikut campur dalam kongres. Pemakaian gedung BPPTIK milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebut hanya sebatas dukungan fasilitas.
“Kalau ada pihak yang terus menggiring opini soal intervensi, itu justru bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi kongres,” tegas Saibansyah.
