JAKARTA, (BS) — Desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) semakin menguat. Kali ini, dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analysis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)—secara terbuka menyuarakan pentingnya regenerasi dalam tubuh Polri guna menyelamatkan reputasi dan meningkatkan profesionalisme institusi tersebut.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah langkah strategis yang tak bisa ditunda. Menurutnya, ketidaktegasan Polri dalam menangani sejumlah isu hukum di masa lalu menunjukkan perlunya pemimpin baru yang lebih independen dan berani.
“Regenerasi artinya pergantian Kapolri yang harus dilakukan segera oleh Presiden Prabowo. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap Polri akan terus tergerus, dan presiden pun bisa terkena dampaknya,” kata Uchok, Jumat (1/8/2025).
Ia juga menyinggung lambannya penanganan isu seperti kasus ijazah palsu Presiden sebelumnya yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Uchok menambahkan, meski anggaran Polri pada 2025 mencapai Rp126,6 triliun, tanpa perombakan pimpinan, anggaran sebesar itu pun tidak cukup untuk mengangkat citra institusi.
HAMI: Tanpa Regenerasi, Loyalitas Bisa Salah Arah
Sementara itu, HAMI melalui Koordinator Nasional-nya, Asip Irama, menyampaikan keprihatinan serupa. Dalam forum diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” yang digelar di Jakarta Selatan, HAMI menekankan pentingnya pembaruan kepemimpinan sebagai bagian dari budaya kelembagaan yang sehat.
“Tanpa regenerasi, loyalitas bisa berkembang secara keliru. Bukan lagi kepada institusi, tapi kepada figur. Ini membahayakan independensi dan profesionalisme Polri,” ujar Asip.
Menurutnya, penyegaran bukan sekadar soal jabatan, tapi membuka ruang promosi bagi kader muda yang berintegritas, serta menjaga semangat reformasi dalam tubuh kepolisian. Ia juga menyoroti banyaknya lulusan terbaik Akademi Kepolisian yang tak mendapat tempat karena stagnasi struktur.
HAMI menegaskan, desakan ini bukan bentuk serangan pribadi terhadap Kapolri saat ini, melainkan panggilan untuk menjaga marwah lembaga penegak hukum.
