Depok, (BS) – Menjelang akhir tahun 2025, dunia pendidikan di Kota Depok diuji oleh serangkaian aksi teror yang menyasar sejumlah sekolah. Peristiwa tersebut bukan hanya mengguncang rasa aman, tetapi juga menjadi ujian serius bagi identitas Depok sebagai Kota Pendidikan.
Tokoh pendidikan Kota Depok, H. Acep Azhari, menilai insiden ini harus dimaknai lebih luas dari sekadar persoalan keamanan. Menurutnya, yang sedang diuji adalah keteguhan seluruh ekosistem pendidikan dalam menghadapi rasa takut dan tekanan psikologis.
“Yang diuji bukan hanya sistem pengamanan, tetapi juga ketahanan mental dan nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia pendidikan,” ujar Acep, Jumat (26/12/2025)
Ia menegaskan, sekolah tidak boleh goyah oleh teror. Justru, sekolah harus tampil sebagai ruang aman yang menumbuhkan keberanian berpikir, nalar sehat, dan solidaritas sosial.
“Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi ruang pembentukan karakter. Saat teror datang, kita diuji apakah tetap rasional, tenang, dan beradab,” tegasnya.
Alarm Sosial Dunia Pendidikan
Tanpa tergesa-gesa menarik kesimpulan terkait motif pelaku, Acep memandang peristiwa ini sebagai alarm sosial. Ia menilai masih ada persoalan relasi kemanusiaan yang belum tertangani secara utuh, termasuk individu yang merasa terasing atau tidak didengar.
“Pendidikan tidak cukup hanya soal kurikulum. Kita perlu memperkuat empati, komunikasi, dan kepekaan sosial—tanpa menyalahkan korban maupun institusi secara sepihak,” katanya.
Meski mengakui kesiapan akademik dan administratif sekolah-sekolah di Depok relatif baik, Acep menyoroti lemahnya kesiapan menghadapi ancaman non-akademik seperti teror, intimidasi, dan krisis psikologis.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal SOP keamanan, tetapi juga kesiapan mental guru, kepala sekolah, dan siswa agar tidak terjebak kepanikan.
Konseling dan Pendampingan Pascatrauma Acep juga menekankan pentingnya penguatan layanan konseling, pelatihan penanganan krisis psikologis, serta pendampingan pascatrauma yang terintegrasi dan merata.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah kolaborasi semua pihak pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, ia mendorong lahirnya sistem keamanan dan protokol krisis yang bersifat edukatif, bukan semata represif. Sementara dari budaya sekolah, perlu dibangun iklim inklusif dengan membuka ruang dialog yang sehat bagi siswa.
Peran orang tua dan masyarakat, lanjut Acep, juga tidak boleh bersifat reaktif. Keterlibatan harus hadir dalam keseharian, bukan hanya saat krisis terjadi.
“Pendidikan yang kuat bukan pendidikan yang steril dari masalah, tetapi yang mampu bertahan, belajar, dan tumbuh dari setiap ujian,” ujarnya.

