BOGOR, (BS)  - Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan tajam. Sebuah tim investigasi mencium aroma tak sedap, menemukan indikasi kuat penggunaan besi tulangan (ulir) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dugaan yang beredar bahkan lebih mengkhawatirkan: pengoplosan antara besi berkode TS420 dan TS280.

Padahal, dalam setiap proyek pemerintah yang mengedepankan kualitas dan keamanan, penggunaan besi berstandar TS420 sangat dianjurkan. Alasannya sederhana: besi ini memiliki kekuatan tarik yang jauh lebih baik, terutama untuk bangunan bertingkat yang membutuhkan fondasi dan struktur kokoh.

Seorang aktivis antikorupsi Kabupaten Bogor yang ikut memantau jalannya proyek ini mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya. Ia menyebutkan bahwa sejumlah batang besi yang digunakan memiliki ciri fisik yang jauh berbeda dari spesifikasi yang tertera dalam dokumen kontrak.

"Diameter dan kualitasnya tidak seragam, sebagian tampak seperti besi kelas rendah," ujarnya, Rabu (22/10/25).

Temuan ini memicu dugaan kuat bahwa ada praktik pengoplosan material yang dilakukan secara sistematis, dengan tujuan akhir menekan biaya produksi. Jika dugaan ini terbukti benar, dampaknya bisa sangat serius: kekuatan struktur bangunan terancam, dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilanggar secara terang-terangan.

Aktivis tersebut menekankan bahwa penggunaan besi dengan mutu rendah pada struktur utama bangunan publik adalah pelanggaran yang sangat berat. Bayangkan, sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik, justru dibangun dengan fondasi yang rapuh.

"TS420 wajib untuk bangunan bertingkat. Kalau pakai TS280 apalagi TS420, risiko keruntuhan meningkat signifikan," ujarnya.

Kasus ini menambah daftar panjang proyek pemerintah daerah yang disinyalir mengabaikan standar teknis dan minim pengawasan dari konsultan pengawas maupun Dinas PUPR setempat. Publik pun mendesak agar Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum segera turun tangan, melakukan audit ulang terhadap mutu material yang digunakan dalam proyek ini. Jangan sampai, demi keuntungan segelintir orang, keselamatan banyak orang dikorbankan.

"Kalau dibiarkan, kantor kecamatan ini bisa jadi monumen ketidakpatuhan," ujar aktivis antikorupsi itu. (Dev/San)