Lebak, (BS) – Ketua Kesatuan Adat Kasepuhan Banten Kidul (SABAKI), H. Sukanta, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait dugaan penolakan pelayanan medis terhadap warga Baduy Dalam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Penolakan tersebut dikabarkan terjadi karena warga tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sukanta menjelaskan, masyarakat Baduy, khususnya yang bermukim di Desa Kanekes, memiliki karakteristik khusus dalam hal administrasi kependudukan. Tidak semua warga Baduy Dalam memiliki dokumen kependudukan modern seperti KTP. Hal ini disebabkan oleh sistem nilai dan tradisi yang mereka anut.
"Kondisi ini seharusnya dipahami oleh semua pihak, terutama penyedia layanan publik seperti rumah sakit," ujar Sukanta kepada awak media.
Lebih lanjut, Sukanta menekankan bahwa kepemilikan KTP seharusnya tidak menjadi satu-satunya syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk masyarakat adat seperti Baduy.
"Kami sangat menyayangkan jika ada diskriminasi terhadap warga Baduy dalam mengakses layanan kesehatan hanya karena masalah administrasi kependudukan," tegasnya.
Menurut Sukanta, SABAKI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Diharapkan, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa warga Baduy.
Permasalahan administrasi kependudukan masyarakat Baduy memang menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warga negara. Di sisi lain, perlu ada pemahaman dan pendekatan yang berbeda terhadap masyarakat adat yang memiliki tradisi dan sistem nilai yang berbeda.
Kasus dugaan penolakan warga Baduy di rumah sakit ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali sistem pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.
SABAKI berharap agar pihak rumah sakit yang bersangkutan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait kejadian ini. Selain itu, SABAKI juga menghimbau kepada seluruh penyedia layanan publik untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat.
