Opini Pendidikan

Oleh: Santo / Redaktur Beritasatoe.com.

BERITASATOE.COM - Perkembangan teknologi informasi telah membawa dunia pendidikan memasuki babak baru yang serba cepat, terbuka, sekaligus penuh paradoks. Informasi pendidikan kini mengalir deras melalui berbagai platform digital, mulai dari media online, media sosial, hingga kanal resmi satuan pendidikan. Namun di balik derasnya arus tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah limpahan informasi ini benar-benar memperkuat kualitas ekosistem pendidikan?

Realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang tidak selalu ideal. Alih-alih didominasi praktik baik dan inovasi pembelajaran, ruang publik justru kerap dipenuhi narasi problematik: konflik sekolah, polemik kebijakan, kekerasan di lingkungan pendidikan, hingga kontroversi administratif. Fenomena ini membentuk persepsi publik yang timpang terhadap dunia pendidikan.

Padahal, jika menengok lebih dekat, termasuk di Kabupaten Bogor, banyak satuan pendidikan yang diam-diam melakukan lompatan inovatif. Guru mengembangkan metode pembelajaran kreatif, siswa menorehkan prestasi membanggakan, dan kepala sekolah membangun budaya mutu yang progresif. Ironisnya, praktik-praktik baik ini sering tenggelam dalam hiruk-pikuk informasi negatif yang lebih sensasional dan mudah viral.

Di sinilah persoalan ketimpangan eksposur mulai terlihat jelas. Ekosistem informasi pendidikan kita masih cenderung reaktif terhadap masalah, tetapi belum cukup proaktif mengangkat keberhasilan. Logika algoritma digital yang mengutamakan sensasi memperparah keadaan: konten bermuatan konflik lebih cepat menyebar dibandingkan konten inspiratif.

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Kedua, melemahnya motivasi internal warga sekolah karena praktik baik mereka tidak mendapat panggung yang layak. Ketiga, terhambatnya proses replikasi inovasi antar satuan pendidikan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan kapasitas publikasi antar sekolah. Sekolah yang memiliki sumber daya digital memadai cenderung lebih mudah tampil di ruang publik, sementara sekolah di wilayah pinggiran, meski memiliki program unggulan,sering tetap tidak terlihat. Ketimpangan visibilitas ini berpotensi menciptakan bias persepsi mutu pendidikan.

Dalam konteks kebijakan, derasnya program transformasi pendidikan nasional, mulai dari digitalisasi sekolah, penguatan profil Pelajar Pancasila, hingga berbagai skema bantuan, menuntut diseminasi informasi yang presisi. Tanpa pengelolaan informasi yang baik, kebijakan yang secara konsep kuat bisa mengalami distorsi pemahaman di tingkat implementasi.