BOGOR - Polemik perbandingan antara gaji guru dan tenaga program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak berhenti pada perdebatan emosional di media sosial. Ini bukan soal siapa yang lebih penting, atau profesi mana yang lebih layak dihargai.
Ini adalah alarm keras tentang arah kebijakan negara.
Fakta bahwa masih ada guru honorer dengan gaji ratusan ribu rupiah di tengah program baru yang mampu memberikan upah lebih layak adalah ironi yang sulit dibantah. Bukan karena program MBG terlalu tinggi, tetapi karena standar kesejahteraan guru terlalu lama dibiarkan rendah.
Sejarah pendidikan Indonesia mencatat satu pola yang berulang: kebijakan baru selalu hadir dengan cepat, tetapi penyelesaian masalah lama berjalan lambat.
Guru honorer adalah contoh paling nyata.
Mereka ada, bekerja, mengajar, bahkan menjadi tulang punggung di banyak sekolah. Namun secara sistem, mereka seperti “ditunda keberadaannya”. Diakui, tetapi belum sepenuhnya dipenuhi haknya.
Ketika situasi ini dibandingkan dengan profesi lain yang baru muncul dalam kebijakan negara, wajar jika publik mulai mempertanyakan prioritas.
Apakah pendidikan masih menjadi prioritas utama?
Atau justru terjebak dalam birokrasi yang tidak pernah selesai?
