Jakarta (BS) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan secara nasional sejak awal 2025 dinilai menghadapi persoalan serius dalam perencanaan kebijakan. Alih-alih memprioritaskan wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi, implementasi MBG justru banyak menyasar daerah padat penduduk yang relatif tidak mengalami masalah kekurangan gizi.
Temuan tersebut disampaikan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dalam policy brief berjudul “Makan Bergizi (Tidak) Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang dirilis pada Januari 2026.
IDEAS mencatat, sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, terutama kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Padahal, wilayah-wilayah tersebut secara umum memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang relatif baik serta risiko kerawanan gizi yang lebih rendah dibandingkan daerah tertinggal.
“Desain MBG yang bersifat universal justru menimbulkan inefisiensi alokasi anggaran. Dana negara banyak mengalir ke kelompok dan wilayah yang secara sosial-ekonomi bukan prioritas utama,” ujar Tira Mutiara, Peneliti IDEAS, Jumat (23/1/2026).
Sebaliknya, daerah-daerah dengan tingkat konsumsi pangan bergizi yang rendah seperti Yahukimo (Papua Pegunungan), Sumba Barat Daya (NTT), serta Kepulauan Aru dan Tanimbar (Maluku) belum mendapat perhatian proporsional, meskipun menghadapi tantangan gizi dan akses pendidikan yang jauh lebih berat.
IDEAS menilai, jika MBG terus dijalankan sebagai program universal, beban terhadap keuangan negara akan semakin besar. Dengan estimasi penerima manfaat mencapai 83 juta jiwa—terdiri dari 58 juta anak usia sekolah serta 25 juta balita dan ibu hamil-menyusui—kebutuhan anggaran MBG diperkirakan dapat menembus Rp 350 triliun per tahun.
Namun, berdasarkan simulasi Susenas 2025 dengan tiga indikator utama—konsumsi telur ayam, konsumsi daging ayam, dan rasio pengeluaran rumah tangga untuk makanan—IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan total sasaran sekitar 16,2 juta jiwa. Dengan skema ini, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp 66,1 triliun per tahun, atau sekitar 20 persen dari anggaran MBG saat ini.
“Persoalan MBG bukan pada niatnya, melainkan pada desain kebijakannya. Program ini terlalu besar, terlalu cepat dijalankan, dan terlalu terpusat, sehingga manfaat yang diterima anak-anak menjadi tidak optimal,” kata Tira.
Selain masalah sasaran, IDEAS juga menyoroti tingginya biaya operasional akibat sentralisasi pelaksanaan MBG. Dari pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 267,4 triliun, hanya sekitar 63 persen yang benar-benar tersalurkan dalam bentuk makanan, sementara sisanya terserap untuk biaya operasional, sewa fasilitas, dan margin penyedia layanan.
