BOGOR, (BS) - Kamis (16/10/25) menjadi hari krusial bagi Kabupaten Bogor. Di Ruang Soekarno Hatta Pendopo Bupati, Bupati Rudy Susmanto memimpin rapat koordinasi yang membahas dua agenda genting: penataan kelembagaan pemerintah kabupaten untuk tahun 2025 dan pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Suasana serius namun konstruktif terasa di ruangan tersebut, menggambarkan betapa pentingnya agenda yang dibahas.
Penataan kelembagaan, menurut Bupati Rudy, adalah fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tujuannya jelas: memastikan setiap perangkat daerah bekerja dengan efisien, adaptif, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bogor. Ini bukan sekadar bongkar pasang struktur organisasi, melainkan upaya nyata untuk meningkatkan responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
"Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor," kata Bupati Rudy.
Namun, tantangan terbesar datang dari sisi fiskal. Bupati Rudy tidak menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah yang menantang, terutama dalam penyusunan RAPBD 2026. Ada bayang-bayang pemotongan dana dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas kemampuan fiskal daerah. Pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9%, Pemotongan Dana BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, serta kewajiban pembayaran gaji P3K guru yang tidak lagi ditanggung BOS, menjadi faktor-faktor yang memberatkan.
"Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama," tegasnya.
Dalam situasi yang serba sulit ini, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci. Bupati Rudy menekankan agar program prioritas tetap berjalan, meskipun anggaran menyusut. Data yang akurat dan kebijakan anggaran yang pro-rakyat adalah dua hal yang tidak boleh diabaikan.
“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Bogor.
Dengan penataan kelembagaan yang matang dan penyusunan RAPBD yang cermat, Pemerintah Kabupaten Bogor bertekad untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan pelayanan publik tetap prima bagi seluruh warganya. Ini bukan hanya tentang angka dan anggaran, tetapi tentang komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
