Depok, (BS)— Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok mengambil posisi tegas menyikapi polemik Universal Health Coverage (UHC) dan penonaktifan sementara data peserta BPJS Kesehatan yang ramai diperbincangkan publik.
PKB menilai isu tersebut kerap dipelintir hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, meminta seluruh pihak menghentikan narasi provokatif yang seolah menggambarkan pemerintah menghapus jaminan kesehatan warga. Menurutnya, framing semacam itu tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan.
“Tidak ada penghapusan hak kesehatan. Yang dilakukan pemerintah kota adalah penataan administratif agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan sistemnya berkelanjutan,” ujar Siswanto.
Ia menegaskan, penyesuaian data kepesertaan BPJS merupakan bagian dari upaya menata sistem jaminan kesehatan daerah. Salah satu tujuannya adalah mendorong masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk berpartisipasi melalui skema BPJS mandiri.
Menurut Siswanto, keterlibatan kelompok ekonomi menengah ke atas menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan pembiayaan layanan kesehatan. Dengan begitu, subsidi pemerintah dapat difokuskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pascapenyesuaian data, terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS mandiri di Kota Depok. Data tersebut, kata dia, menunjukkan kebijakan yang ditempuh mulai berjalan sesuai arah yang diharapkan.
“Trennya naik. Ini menandakan kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan sistem jaminan kesehatan menjadi lebih sehat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Siswanto menekankan bahwa warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5 tetap mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Akses layanan kesehatan bagi kelompok tersebut dipastikan tidak terganggu.
