JAKARTA (BS) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengundang keterlibatan aktif sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Seruan ini disampaikan dalam pidato kunci Presiden pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor dalam dan luar negeri untuk turut membangun infrastruktur Indonesia secara kolaboratif. “Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para peserta konferensi, termasuk delegasi internasional dan pelaku usaha nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan, percepatan pelaksanaan proyek, serta jaminan stabilitas hukum dan keamanan. Presiden juga menyambut baik inisiatif pembentukan pusat layanan terpadu yang akan memfasilitasi seluruh proses percepatan proyek-proyek strategis nasional. Langkah ini, menurutnya, akan menjadi katalisator penting bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah telah menghasilkan cadangan fiskal negara yang cukup signifikan. Dana tersebut siap digunakan sebagai modal bersama dalam skema kerja sama investasi dengan pihak swasta maupun asing.
“Kita sekarang berani. Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau asing, kita berani. Pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” tegas Presiden Prabowo.
Fokus pada Penyederhanaan Perizinan dan Stabilitas Hukum
Pemerintah menyadari bahwa salah satu hambatan utama investasi di sektor infrastruktur adalah proses perizinan yang rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, penyederhanaan perizinan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Selain itu, jaminan stabilitas hukum juga menjadi prioritas untuk memberikan kepastian bagi investor.
Peran Pusat Layanan Terpadu dalam Percepatan Proyek
