DEPOK — Upaya memperkuat kualitas demokrasi melalui jalur literasi politik terus didorong Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menghadirkan buku Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia sebagai kontribusi intelektual guna meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan daya tawar perempuan di panggung politik.
Karya ini lahir dari refleksi panjang atas kondisi keterwakilan perempuan yang dinilai masih kerap berhenti pada pemenuhan kuota. Qonita menegaskan, kehadiran perempuan di ruang kekuasaan harus disertai kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam mengenai sistem politik.
“Perempuan perlu memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan begitu, perempuan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menentukan arah kebijakan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Sebagai Ketua BK DPRD, Qonita memiliki pengalaman langsung dalam menjaga marwah, disiplin, dan etika anggota dewan. Perspektif praktis tersebut memperkaya isi bukunya, terutama dalam menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bertumpu pada akuntabilitas, moralitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Dalam buku itu, ia mengulas struktur sistem politik Indonesia, peran partai dalam kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik. Menurutnya, literasi merupakan fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas dan responsif.
Qonita juga mengajak masyarakat membangun budaya membaca dan menulis sebagai gerakan kolektif. Baginya, literasi bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi jalan membangun kesadaran kebangsaan.
“Gemar membaca dan menulis akan melahirkan pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak bijak. Dari literasi tumbuh kesadaran, dan dari kesadaran lahir tanggung jawab,” tuturnya.
Ia turut menekankan pentingnya keseimbangan peran perempuan di ruang publik dan keluarga. Menurutnya, harmoni antara tanggung jawab profesional dan domestik justru menjadi sumber kekuatan moral dalam kepemimpinan.
Lebih jauh, Qonita menilai perempuan memiliki pendekatan yang cenderung humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan empati, kebijakan publik diyakini akan lebih berpihak kepada kelompok rentan serta berorientasi jangka panjang.
