Bogor, (BS) - Puluhan warga Kampung Maloko, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, meluapkan kekesalan mereka dengan mendatangi kantor desa. Gelombang protes ini dipicu oleh dugaan penyaluran bantuan kompensasi penutupan tambang yang dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.
Di antara kerumunan warga yang hadir, mayoritas adalah kaum ibu, yang dengan berani menyuarakan tuntutan mereka. Mereka merasa diabaikan dan hak mereka di rampas.
Seorang ibu, yang enggan disebutkan namanya, dengan nada kecewa mengungkapkan alasan kedatangannya bersama warga lainnya.
"Kami - kami ini jelas warga terdampak, tapi justeru nggak dapat. Padahal kami tinggal di sekitar usaha galian. Suami kami kerja sebagai buruh dan kuli pertambangan," kata warga yang tak mau namanya dituliskan, Senin (3 November 2025).
Saya bisa merasakan betul bagaimana perasaan ibu itu. Bertahun-tahun hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan, merasakan dampak langsungnya, namun ketika ada kompensasi, justru terlewatkan. Sungguh ironis.
Beberapa ibu bahkan terpaksa membawa serta anak-anak mereka ke kantor desa. Sayangnya, upaya mereka untuk bertemu langsung dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak membuahkan hasil. Mereka hanya ditemui oleh perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ridwan Oling, Ketua BPD Sukasari, yang hadir di lokasi berjanji akan menampung semua aspirasi warga dan segera mengkonfirmasi permasalahan ini kepada Pemerintah Desa Sukasari.
"Karena kami BPD memang sama sekali tidak dilibatkan saat pendataan warga yang terdampak. Bahkan juga tidak tahu dan tak punya data siapa saja yang dapat bantuan," ungkap Ridwan Oling.
Ia menambahkan bahwa pendataan dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa, dan data penerima bantuan baru diperoleh BPD setelah meminta dari pihak Kecamatan Rumpin.
