Depok, (BS) - DPRD Kota Depok menggelar evaluasi terbuka kinerja tahun 2025, menyoroti penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 342 miliar. Lembaga perwakilan rakyat ini juga membeberkan capaian fungsi pengawasan, legislasi, dan penyerapan aspirasi, serta menegaskan pentingnya media sebagai mitra strategis.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyampaikan harapan agar penurunan transfer dana dari pemerintah pusat dapat dikembalikan pada tahun 2026, di bawah pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Di tengah penurunan transfer dana sekitar Rp342 miliar pada tahun anggaran 2025, kami berharap anggaran tersebut dapat dikembalikan pada tahun 2026,” ujar Ade di ruang Bamus pada Senin (29/12).
DPRD Depok mengklaim tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal meski dengan keterbatasan anggaran. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan 30 rapat kerja dengan OPD serta 28 kegiatan pengawasan lapangan.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan di ruang rapat, tetapi juga melalui kunjungan langsung agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Sebanyak 62 kegiatan penerimaan aspirasi masyarakat juga telah dilakukan oleh pimpinan dewan, alat kelengkapan, hingga Badan Kehormatan.
“Ini bagian dari upaya menjaga marwah lembaga dan memastikan anggota DPRD memperjuangkan kepentingan warga,” ujar Ade.
Ade mengapresiasi Pemerintah Kota Depok atas peningkatan kualitas pelayanan publik serta menekankan pentingnya kritik dan masukan publik.
Dalam pembangunan, Ade menyebut perlunya prioritas karena keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, sementara kesehatan dan infrastruktur juga memiliki alokasi minimum.
