Depok, (BS) - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua karyawan supermarket Tip Top di Depok beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan. Komisi D DPRD Kota Depok mengambil langkah tegas dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengurai permasalahan yang dinilai mengandung sejumlah kejanggalan.
RDP yang dilaksanakan di Ruang Komisi D DPRD Kota Depok menghadirkan pihak pekerja, perwakilan serikat buruh, serta pihak terkait lainnya. Sekretaris Komisi D, Siswanto, S.H., menyatakan komitmennya untuk mendalami permasalahan ini secara objektif.
“Kami tidak ingin hanya menerima laporan sepihak. Kami ingin mendengar langsung dari semua pihak yang terlibat agar dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya,” tegas Siswanto.
Kasus PHK ini mencuat setelah adanya laporan dari serikat buruh yang menduga adanya pelanggaran hak-hak pekerja. Pihak serikat buruh mengklaim bahwa PHK dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam RDP tersebut, para pekerja yang menjadi korban PHK berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesah dan menceritakan kronologi kejadian. Mereka berharap agar DPRD Kota Depok dapat membantu mereka mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka sebagai pekerja.
Perwakilan serikat buruh juga menyampaikan tuntutan agar pihak Tip Top dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait alasan PHK tersebut. Mereka juga menuntut agar pihak perusahaan dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pihak Komisi D DPRD Kota Depok berjanji akan menindaklanjuti laporan dan aduan yang disampaikan oleh para pekerja dan serikat buruh. Mereka akan memanggil pihak manajemen Tip Top untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait kasus PHK ini.
“Kami akan melakukan investigasi secara mendalam dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi dan diperhatikan,” ujar salah satu anggota Komisi D.
Kasus PHK di Tip Top Depok ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kota Depok. Mereka berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pekerja di Kota Depok.
