DEPOK — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari PAN, H.M. Hasbullah Rahmad, menilai tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah menunjukkan arah perubahan yang terukur.
Hasbullah mengatakan, publik kerap keliru karena mengharapkan hasil instan, padahal tahun pertama pemerintahan merupakan fase konsolidasi sistem, penataan kebijakan, dan harmonisasi birokrasi.
“Janji itu diselesaikan selama lima tahun. Tahun pertama adalah fase meletakkan fondasi, bukan menikmati hasil,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan ruang fiskal pemerintahan saat ini masih dipengaruhi struktur APBD warisan pemerintahan sebelumnya, sehingga sejumlah program prioritas menunggu siklus anggaran berikutnya.
Salah satu indikator perubahan, lanjutnya, adalah rencana program bantuan Rp300 juta per RW yang ditargetkan berjalan pada 2026. Skema ini dinilai memberi ruang lebih besar bagi masyarakat menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya.
“Dengan dana per RW, masyarakat punya kendali menentukan kebutuhan wilayahnya,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Hasbullah menyoroti rencana pembebasan lahan perlintasan Citayem (2026), pembangunan underpass Margonda (2027), pelebaran Jalan Sawangan, serta rencana flyover Margonda.
Menurutnya, proyek tersebut penting untuk mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mendorong percepatan integrasi transportasi publik, termasuk perluasan layanan TransJakarta ke Depok serta penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pengembangan LRT.
